Konsultasi Perpajakan

Kami dengan senang hati membantu Anda mengatasi permasalahan perpajakan Anda dengan konsultasi yang intensif More »

Tax Review

Kesulitan dalam membuat Surat Pemberitahuan Pajak yang benar ? Hubungi kami, dan akan kami bantu Anda menyusun Surat Pemberitahuan Pajak yang benar. More »

e-Tax

Bayar Pajak secara online. Jangan buang-buang waktu staff Anda yang berharga dengan antrian di Bank Persepsi atau Kantor Pos hanya untuk melakukan pembayaran Pajak. More »

e-Filing

Laporkan Surat Pemberitahuan Pajak Anda Dengan e-Filing dan hindari pemborosan waktu dengan antrian panjang atau transportasi ke Kantor Pelayanan Pajak. Tinggal Klik dan Surat Pemberitahuan Pajak Anda sudah diterima DJP. More »

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Kami memiliki ijin untuk bertindak sebagai Kuasa Anda hingga di Pengadilan Pajak sehingga kepentingan Anda bisa terwakili dan terjaga. More »

 

PER-31 untuk PPh Pasal 21

tax-law

Akhirnya setelah ditetapkannya PMK Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan PMK Nomor 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan maka yang dinanti-nantikan tiba.

Direktur Jenderal Pajak menetapkan PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi yang menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

Suatu kebetulan yang menyenangkan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memiliki nomor yanng sama dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang digantikannya sehingga mempermudah ingatan bahwa PER-31 identik dengan Pedoman Teknis untuk PPh Pasal 21.

Pada dasarnya tidak banyak perubahan pada PER-31/PJ/2012 bila dibandingkan dengan PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009 selain bahwa Pedoman Teknis ini menyesuaikan dengan perubahan PTKP sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 dan PMK Nomor 206/PMK.011/2012.

Dapatkan PER-31/PJ/2012 di sini.

One Response to PER-31 untuk PPh Pasal 21

  1. […] Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak pada pertengahan tahun 2015 ini menimbulkan kebingungan pada wajib pajak karena peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak ini diberlakukan surut pada awal tahun 2015. Pertanyaannya adalah Bagaimana dengan PPh Pasal 21 yang sudah terlanjur dipotong pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2015 yang menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang lama? […]

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.