Konsultasi Perpajakan

Kami dengan senang hati membantu Anda mengatasi permasalahan perpajakan Anda dengan konsultasi yang intensif More »

Tax Review

Kesulitan dalam membuat Surat Pemberitahuan Pajak yang benar ? Hubungi kami, dan akan kami bantu Anda menyusun Surat Pemberitahuan Pajak yang benar. More »

e-Tax

Bayar Pajak secara online. Jangan buang-buang waktu staff Anda yang berharga dengan antrian di Bank Persepsi atau Kantor Pos hanya untuk melakukan pembayaran Pajak. More »

e-Filing

Laporkan Surat Pemberitahuan Pajak Anda Dengan e-Filing dan hindari pemborosan waktu dengan antrian panjang atau transportasi ke Kantor Pelayanan Pajak. Tinggal Klik dan Surat Pemberitahuan Pajak Anda sudah diterima DJP. More »

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Kami memiliki ijin untuk bertindak sebagai Kuasa Anda hingga di Pengadilan Pajak sehingga kepentingan Anda bisa terwakili dan terjaga. More »

 

Petunjuk Teknis atas PP Nomor 46/2013 Tentang PPh Final atas UMKM

tax-news

Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PMK Nomor 107/PMK.011/2013 ini merupakan Petunjuk Teknis atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang populer sebagai PPh Final atas UMKM.

PMK Nomor 107/PMK.011/2013 menetapkan bahwa obyek pengenaan pajak sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

  1. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  2. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
  3. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  4. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Sedangkan dalam menetapkan Subyek Pajak sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, PMK Nomor 107/PMK.011/2013 tidak memberikan substansi yang berbeda bila dibandingkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Yang menarik adalah pada Pasal 6 PMK Nomor 107/PMK.011/2013 menyatakan :

 ”Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.”

Dengan demikian penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dan wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final (seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 22) disediakan mekanisme pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang diberikan melalui Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Selain itu PMK Nomor 107/PMK.011/2013 ini menyatakan bahwa Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sedangkan batas waktu pelaporan adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Tetapi Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

Ketentuan mengenai batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diberlakukan mulai masa pajak Januari 2014. Sehingga dari masa pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013, tidak ada sanksi atas keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.

PMK Nomor 107/PMK.011/2013 ini menegaskan bahwa kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tidak berubah bagi Wajib Pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013. Sedangkan bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Apakah ini menyiratkan adanya perubahan bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ?

Selanjutnya PMK Nomor 107/PMK.011/2013 tidak secara tegas menyatakan apakah perlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 bersifat optional tetapi dari penetapan Subyek dan Obyek Pajak, tersirat bahwa perlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 bersifat wajib bagi yang memenuhi sebagai Subyek maupun Obyek Pajaknya.

Untuk membaca lebih lanjut PMK Nomor 107/PMK.011/2013 silakan klik di HLP Consultant.

2 Responses to Petunjuk Teknis atas PP Nomor 46/2013 Tentang PPh Final atas UMKM

  1. […] Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 42/PJ/2013 ini memiliki substansi yang sama dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun […]

  2. […] Jenderal Pajak Nomor PER – 30/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri […]

Leave a Reply

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.