Isu mengenai penahanan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terus menjadi pembahasan hangat di kalangan pelaku usaha dan praktisi hukum perpajakan. Penurunan tajam realisasi restitusi pada paruh pertama tahun ini memicu spekulasi bahwa otoritas sengaja mengerem pengembalian dana demi mengamankan target penerimaan negara.
Bagaimana fakta sebenarnya? Apakah secara regulasi pemerintah memang dimungkinkan untuk menangguhkan hak wajib pajak ini? Mari kita bedah secara objektif dari sudut pandang kebijakan pusat, dilema operasional, hingga celah hukum perpajakan yang digunakan di lapangan.
Bantahan Resmi Menteri Keuangan Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah tudingan bahwa pemerintah melakukan penahanan restitusi pajak secara sistemik demi menjaga rapor penerimaan bruto. Menkeu memaparkan data bahwa dalam empat bulan pertama tahun ini saja, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencairkan dana restitusi hingga mencapai Rp 160 triliun. Angka ini diklaim bergerak normal dan bahkan lebih tinggi dibanding tren periode yang sama di tahun sebelumnya.
Meski membantah adanya kebijakan kuota pembatasan, Menkeu Purbaya tidak menampik bahwa pemerintah kini memperketat pengawasan dan penelitian guna mengantisipasi kebocoran kas negara akibat maraknya pengajuan restitusi fiktif. Salah satu langkah konkretnya adalah penerapan PMK Nomor 28 Tahun 2026, yang memperketat syarat pengembalian pendahuluan dengan memotong batas maksimal plafon fast-track yang semula Rp 5 miliar menjadi Rp 1 miliar per masa pajak.
“Enggak, enggak ada kuota. Cuma kita lihat, perhatikan saja itu yang restitusi benar apa enggak. Kalau ngaco-ngaco, ditahan dulu,” tegas Menkeu Purbaya di hadapan media massa mainstream.
Mengapa “Penahanan” Bisa Terjadi di Tingkat Operasional KPP?
Meskipun secara kebijakan makro di tingkat Kementerian Keuangan tidak ada instruksi untuk menahan dana, di tingkat operasional KPP, dinamika lapangan sering kali berkata lain. Dorongan utama penundaan restitusi ini bersumber dari dua hal:
- Tekanan Target Penerimaan Pajak Neto: Rapor kinerja utama Kepala KPP dan jajarannya diukur dari realisasi penerimaan pajak neto (Penerimaan Bruto dikurangi Pencairan Restitusi). Jika angka pengembalian pajak di suatu wilayah membengkak, pencapaian target KPP terancam anjlok.
- Faktor Psikologis dan Evaluasi Jabatan: Adanya kekhawatiran internal di kalangan fiskus akan penilaian kinerja yang buruk hingga risiko mutasi jabatan jika performa penerimaan neto di wilayahnya dinilai gagal mencapai target.
- Perubahan Batas Plafon Pendahuluan: Dampak dari PMK Nomor 28 Tahun 2026 membuat lebih banyak Wajib Pajak (WP) menengah yang semula bisa menikmati jalur cepat tanpa pemeriksaan, kini terpaksa dialihkan ke jalur pemeriksaan reguler yang memakan waktu jauh lebih lama.
8 Metode “Menahan” Restitusi Berdasarkan Aturan Perpajakan
Dalam praktiknya, otoritas di tingkat KPP dapat memanfaatkan berbagai celah formalitas administrasi, hak pengujian, dan ketentuan legal yang sah menurut undang-undang untuk menunda arus keluar kas negara. Berikut adalah 8 metode yang sering ditemui beserta dasar hukum perpajakannya:
1. Mengubah Lebih Bayar Menjadi Kurang Bayar via Pemeriksaan Agresif
Ketika WP mengajukan restitusi reguler, pemeriksa pajak dapat melakukan koreksi fiskal positif secara sangat agresif terhadap biaya atau kredit pajak yang diklaim. Hasil akhirnya dipaksakan berubah dari Lebih Bayar menjadi Kurang Bayar.
- Dasar Hukum: Pasal 29 UU KUP (Wewenang Pemeriksaan) jo. Pasal 13 UU KUP (Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / SKPKB). Dengan menerbitkan SKPKB, KPP tidak perlu mengeluarkan uang dan beban sengketa dialihkan ke tingkat Keberatan (Kanwil) atau Banding (Pengadilan Pajak).
2. Mengulur Waktu Penerbitan SPMKP
Bagi WP yang proses pengujiannya telah selesai dan terbukti berhak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), penundaan digeser ke proses pencairan fisik uang. KPP sengaja memaksimalkan tenggat waktu atau mengulur penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- Dasar Hukum: Pasal 11 ayat (2) UU KUP jo. Pasal 5 PMK Nomor 244/PMK.03/2015. Aturan memberikan batas waktu paling lama 1 bulan bagi KPP untuk menerbitkan SPMKP sejak terbitnya SKPLB. Oknum memanfaatkan celah ini dengan menahan dokumen hingga hari-hari terakhir batas waktu tersebut.
3. Penolakan Jalur Cepat Pengembalian Pendahuluan
Untuk mengamankan kas negara dari pencairan cepat, KPP melakukan penelitian formalitas secara amat kaku terhadap permohonan pengembalian pendahuluan. Jika ditemukan kesalahan minor, permohonan langsung ditolak secara sepihak.
- Dasar Hukum: Pasal 17C atau 17D UU KUP jo. PMK Nomor 39/PMK.03/2018 (stdd PMK Nomor 28 Tahun 2026). Penolakan atas pemenuhan kriteria penelitian formal ini mengakibatkan permohonan dialihkan secara legal ke jalur Pemeriksaan Reguler (Pasal 17B UU KUP) yang memberi KPP waktu tambahan hingga 12 bulan.
4. Penolakan Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Ketika WP mengajukan pengembalian atas kesalahan pembayaran atau salah potong pihak ketiga, KPP sering kali menolak permohonan tersebut dengan dalih pembuktian materiil di tingkat penelitian tidak mencukupi.
- Dasar Hukum: Pasal 17 ayat (2) UU KUP jo. PMK Nomor 187/PMK.03/2015. Dengan terbitnya Surat Penolakan, proses pencairan di tingkat KPP langsung berhenti dan dana tetap mengendap di kas negara kecuali WP mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak.
5. Mengulur “Garis Start” dengan Pengembalian Berkas Permohonan
Sebelum menerbitkan Tanda Penerimaan Surat (TPS) resmi yang menandai dimulainya arloji batas waktu penyelesaian, KPP akan memeriksa kelengkapan berkas secara sangat rigid. Jika ada dokumen pendukung yang dianggap kurang, berkas langsung dikembalikan.
- Dasar Hukum: Pasal 17B ayat (1) UU KUP. Undang-undang menyatakan jangka waktu penyelesaian maksimal 12 bulan dihitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Dengan mengembalikan berkas, KPP secara legal mengulur waktu mulai (garis start) pemeriksaan sejak hari pertama.
6. Strategi Kompensasi Utang Pajak “Kejutan”
Tepat sebelum dana restitusi ditransfer ke rekening WP, KPP secara agresif mencari celah kesalahan masa pajak terdahulu yang belum kedaluwarsa untuk menerbitkan tagihan pajak baru.
- Dasar Hukum: Pasal 11 ayat (1) UU KUP jo. PMK Nomor 244/PMK.03/2015. Aturan mewajibkan kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang tercatat di Buku Besar Tunggakan Pajak (termasuk Surat Tagihan Pajak / STP berdasarkan Pasal 14 UU KUP). Hasilnya, nilai bersih (net cash out) yang dicairkan ke WP menjadi jauh lebih kecil atau bahkan nihil.
7. Memaksimalkan Jangka Waktu Pemeriksaan (Stretching)
Dalam pemeriksaan reguler restitusi, tim pemeriksa sengaja memperlambat proses pengujian lapangan dan tidak terburu-buru menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
- Dasar Hukum: Pasal 17B ayat (1) UU KUP memberi kelonggaran waktu hingga 12 bulan bagi DJP untuk menerbitkan ketetapan. Dengan memaksimalkan masa pengujian ini hingga bulan ke-11 atau ke-12, KPP berhasil memindahkan beban realisasi pembayaran anggaran restitusi ke tahun buku berikutnya.
8. Penangguhan Pemeriksaan Berbasis Konfirmasi Pihak Ketiga
Pemeriksa pajak melakukan konfirmasi silang dokumen (seperti Faktur Pajak PPN ke KPP lawan transaksi atau arus barang ke Bea Cukai). Jika pihak ketiga belum merespons, proses pemeriksaan dibekukan untuk sementara waktu.
- Dasar Hukum: Pasal 15 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 (stdd PMK Nomor 18/PMK.03/2021) tentang Tata Cara Pemeriksaan. Aturan ini membolehkan penangguhan (suspension) jangka waktu pemeriksaan jika dilakukan konfirmasi ke pihak ketiga. Masa penangguhan ini tidak dihitung dalam batas waktu maksimal 12 bulan, sehingga penyelesaian restitusi bisa molor secara sah demi hukum.
Kesimpulan: “Bom Waktu” Fiskal bagi Pemerintah
Secara taktis, kedelapan metode di atas sangat efektif membantu KPP mengendalikan arus kas keluar demi menjaga target penerimaan neto jangka pendek. Namun, dari kacamata kepatuhan jangka panjang, strategi penundaan yang terlalu agresif ini berpotensi menjadi bom waktu bagi reputasi dan kas negara.
Jika koreksi fiskal dilakukan secara asal-asalan hanya untuk menghindari restitusi, WP kemungkinan besar akan memenangkan sengketa di tingkat Banding atau Gugatan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) atau Pasal 27A UU KUP, ketika pemerintah kalah di Pengadilan Pajak, negara tidak hanya wajib membayar penuh nilai restitusi semula, tetapi juga diwajibkan membayar imbalan denda/bunga keterlambatan kepada Wajib Pajak. Pada akhirnya, biaya yang harus dikeluarkan negara di masa depan justru berpotensi membengkak jauh lebih besar.
