Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan pembaruan regulasi terkait kuasa perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 dan PMK Nomor 55 Tahun 2026. Peraturan ini hadir untuk memperkuat profesionalisme, kepastian hukum, serta akuntabilitas para pihak yang mewakili…
Dalam artikel kita sebelumnya yang berjudul “Bahas Tuntas PMK 44/2026: Gimana Nasib Surat Kuasa buat Karyawan & Keluarga di Era Coretax? (Plus Misteri SKT yang Belum Terjawab!)”, kita sempat membedah adanya kekosongan hukum (regulatory gap) terkait tata cara perolehan Surat…
Bagi Wajib Pajak, menerima surat pemeriksaan seringkali memicu kekhawatiran tersendiri. Salah satu ketakutan terbesar adalah ketidaktahuan mengenai batas di mana sebuah kesalahan pajak dapat diselesaikan dengan membayar denda, dan kapan kesalahan tersebut bisa menyeret seseorang ke meja hijau. Untuk memahami…
Penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital secara terintegrasi melalui Coretax DJP membawa perubahan mendasar dalam tata cara penunjukan Kuasa Wajib Pajak. Saat ini, validasi keabsahan lisensi dan kompetensi dilakukan secara langsung dan real-time oleh sistem Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id). Dalam praktiknya, beberapa…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.…
Kehadiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 membawa perombakan mendasar dalam tata kelola profesi perpajakan di Indonesia. Di balik narasi modernisasi administrasi, Pengaturan Izin Konsultan Pajak (Individu) menyimpan isu krusial: apakah Konsultan Pajak tetap dapat menjalankan perannya sebagai…
Pelajari panduan lengkap SE-2/PJ/2026 & SE-4/PJ/2026 tentang tata cara penilaian perpajakan. Temukan integrasi Coretax, mekanisme Reviu, serta status keberlakuan Juknis SE-54/PJ/2016 di sini!
Jika pada artikel sebelumnya kita telah mengulas kerangka metodologi dan regulasi teknis penilaian perpajakan (berdasarkan SE-54/PJ/2016), maka aspek yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah sistem dan alur kerja operasionalnya (operational workflow). Bagaimana sebuah permintaan penilaian diproses? Bagaimana data pasar…
Catatan Redaksi / Disclaimer: Kajian ini merupakan analisis hukum-akademis yang ditujukan sebagai ruang diskusi ilmiah bagi para praktisi hukum, advokat, konsultan pajak, akademisi, dan pengambil kebijakan. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan regulasi tertentu, melainkan mengurai dinamika harmonisasi hukum antara…
Dalam sistem perpajakan Indonesia, penentuan nilai suatu aset atau transaksi menjadi fondasi utama dalam menghitung kewajiban perpajakan yang terutang. Sebelum berlakunya integrasi sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax System, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membangun fondasi regulasi dan metodologi penilaian yang…
