Pernahkah Anda mendengar nasihat dari kerabat, “Tenang saja, kalau rumah dihibahkan ke anak kandung atau diwariskan, itu otomatis 100% bebas pajak!”? Di atas kertas, nasihat ini memang terdengar sangat meyakinkan. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) kita secara tegas menyatakan bahwa…
Tahun 2026 tampaknya menjadi tahun pembuktian bagi sistem pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan data terbaru, DJP telah melayangkan sebanyak 454.377 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak sepanjang Januari hingga September 2026. Banjir SP2DK ini…
Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tertib administrasi, memotong dan membayarkan tagihan PPN kepada vendor mungkin terasa seperti kewajiban yang sudah selesai. Namun, bagaimana jika vendor tersebut ternyata “nakal” dan tidak menyetorkan PPN yang telah Anda bayarkan ke kas negara?…
Kehadiran sistem Coretax yang diatur melalui PMK 81/2024 sempat membawa perubahan fundamental dalam tata cara pembayaran ketetapan pajak. Salah satu fitur otomatisasinya adalah sistem alokasi proporsional. Namun, di lapangan, inovasi ini justru memunculkan hambatan administratif baru, khususnya bagi Wajib Pajak…
Setelah membedah pergeseran izin individu dan ancaman terhadap independensi intermediary pada video “Izin Konsultan Pajak PMK 55/2026: Menjaga Independensi atau Menjadi Perpanjangan Tangan Eksekutif?” (), perombakan terfundamental dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 terletak pada pembentukan Izin…
Mari kita bayangkan skenario ekstrem: Anda nekat melompati pagar administrasi. Mungkin Anda melakukan pengalihan hak di bawah tangan, atau entah bagaimana sertifikat berhasil balik nama tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB). Selang beberapa waktu, “surat cinta” dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)…
Pada video sebelumnya, kita telah membahas panjang lebar mengenai bagaimana cara seorang “Pihak Lain” mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) resmi dari otoritas pajak. Kini, mari kita asumsikan Anda atau rekan Anda sudah berhasil mengantongi SKT tersebut. Apakah dengan berbekal SKT…
Kehadiran regulasi terbaru di bidang kuasa hukum perpajakan telah memicu diskursus hangat di kalangan praktisi pajak, akademisi, dan pengamat hukum tata negara. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset saat ini tengah menjadi sorotan utama dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia. Mengutip pemberitaan yang dilansir dari situs resmi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), tindak pidana di bidang perpajakan kini resmi masuk ke dalam daftar…
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan pembaruan regulasi terkait kuasa perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 dan PMK Nomor 55 Tahun 2026. Peraturan ini hadir untuk memperkuat profesionalisme, kepastian hukum, serta akuntabilitas para pihak yang mewakili…
