Pendahuluan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan sarana administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang STP diterbitkan dengan perhitungan bunga/denda yang keliru, salah identitas,…
Penerapan sistem Coretax dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 membawa kepastian hukum yang lebih tegas terkait tata kelola perwakilan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak Badan (perusahaan), sering timbul pertanyaan di tingkat operasional: Apakah semua tindakan staf…
Selain memangkas durasi pengawasan dan memperluas radar teritorial, SE-8/PJ/2026 membawa satu pasal operasional yang diam-diam menuai sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum perpajakan: larangan keras bagi Wajib Pajak atau Kuasanya untuk merekam kegiatan diskusi/klarifikasi yang dilakukan secara daring (video conference).…
Sebelumnya, kita telah membedah bagaimana SE-8/PJ/2026 memotong kompas alur pengawasan demi mengejar daluwarsa penetapan. Dengan durasi LHPt 2 hari kerja tanpa SP2DK, dilanjutkan Pemeriksaan Data Konkret yang dipatok maksimal 20 hari kerja (PMK 15/2025), DJP secara efektif berhasil mengamankan hak…
Bagi para praktisi perpajakan, pelaku usaha, maupun Wajib Pajak pada umumnya, istilah SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) sudah menjadi “menu wajib” saat DJP menemukan adanya ketidaksesuaian data. Biasanya, SP2DK memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk berdiskusi, memberikan…
Sejak UU Cipta Kerja berlaku, anggapan umum yang beredar di masyarakat adalah “pembagian dividen dalam negeri sudah tidak dipotong PPh lagi”. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya tepat jika formalitas hukumnya diabaikan. Untuk meluruskan simpang siur penafsiran…
Fenomena peningkatan target penerimaan negara kerap kali menciptakan ruang bagi otoritas pajak untuk menerapkan strategi pemungutan yang agresif. Ketika ruang penerimaan dari sektor formal semakin terbatas, pemeriksaan pajak cenderung bergeser dari pengujian substansi ekonomi menjadi perburuan potensi dari kepatuhan formal.…
Selamat datang di era Coretax! Buat Anda yang berencana menjadi kuasa hukum/kuasa perpajakan dari jalur Pihak Lain (non-konsultan resmi tapi punya keahlian pajak mumpuni sesuai PMK 44/2026), sistem baru ini punya kabar baik. Sekarang, urusan legalitas lewat Surat Keterangan Terdaftar…
Implementasi sistem Coretax DJP membawa perubahan besar dalam simplifikasi layanan administrasi perpajakan. Salah satu layanan yang kini sepenuhnya diakomodasi secara online adalah permohonan Surat Keterangan (Suket) PPh Final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP Nomor 55 Tahun 2022. Namun,…
Implementasi sistem digital Coretax tidak hanya mengubah lanskap pelaporan pajak bagi Wajib Pajak, tetapi juga merevolusi tata cara administrasi bagi profesi Konsultan Pajak. Sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan otoritas fiskal, Konsultan Pajak kini wajib memastikan validitas data izin praktik…
