Fenomena peningkatan target penerimaan negara kerap kali menciptakan ruang bagi otoritas pajak untuk menerapkan strategi pemungutan yang agresif. Ketika ruang penerimaan dari sektor formal semakin terbatas, pemeriksaan pajak cenderung bergeser dari pengujian substansi ekonomi menjadi perburuan potensi dari kepatuhan formal.…
Selamat datang di era Coretax! Buat Anda yang berencana menjadi kuasa hukum/kuasa perpajakan dari jalur Pihak Lain (non-konsultan resmi tapi punya keahlian pajak mumpuni sesuai PMK 44/2026), sistem baru ini punya kabar baik. Sekarang, urusan legalitas lewat Surat Keterangan Terdaftar…
Implementasi sistem Coretax DJP membawa perubahan besar dalam simplifikasi layanan administrasi perpajakan. Salah satu layanan yang kini sepenuhnya diakomodasi secara online adalah permohonan Surat Keterangan (Suket) PPh Final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP Nomor 55 Tahun 2022. Namun,…
Implementasi sistem digital Coretax tidak hanya mengubah lanskap pelaporan pajak bagi Wajib Pajak, tetapi juga merevolusi tata cara administrasi bagi profesi Konsultan Pajak. Sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan otoritas fiskal, Konsultan Pajak kini wajib memastikan validitas data izin praktik…
Halo guys! Masih hangat nih ngomongin soal perpindahan sistem ke Coretax di tahun 2026. Nah, berbarengan dengan sistem baru ini, pemerintah merilis PMK Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur ulang siapa saja yang boleh jadi kuasa Wajib Pajak. Kalau kemarin…
Pemerintah secara resmi telah mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan serta Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Kehadiran regulasi baru ini menandai…
Halo para pejuang cuan di marketplace! Sudah dengar kabar hangat belakangan ini? Menteri Keuangan kita baru saja mengisyaratkan kalau aturan pemungutan pajak lewat platform e-commerce bakal resmi berjalan mulai 1 Juli 2026 nanti. Eits, jangan panik dulu dan langsung kepikiran…
Selamat datang di artikel keempat sekaligus babak pamungkas dari seluruh rangkaian seri “Mengupas Sengkarut Fiskal MBG“. Pada tiga artikel terdahulu, kita sudah menguliti mitos pajak yayasan, membedah ekosistem hilir Perpres, dan menguji legalitas formal Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor…
Selamat datang di artikel ketiga dari total empat seri tulisan “Mengupas Sengkarut Fiskal MBG“. Pada artikel sebelumnya, kita sudah memetakan bagaimana Perpres MBG sebenarnya mendesain program ini agar berjalan secara formal dan patuh pajak di tingkat operasional lapangan. Namun, riak-riak…
Selamat datang di artikel kedua dari total empat seri tulisan “Mengupas Sengkarut Fiskal MBG“. Pada artikel pertama, kita sudah membongkar mitos besar bahwa yayasan otomatis bebas dari kewajiban pajak. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam ke “panggung utama” operasional program…
