Pernahkah Anda menyaksikan momen canggung (atau bahkan panas) di kantor Notaris saat mengurus warisan atau hibah? Klien dengan nada tinggi protes, “Loh, Pak Notaris, ini kan jelas anak kandung saya! Undang-undangnya jelas bilang bebas pajak, ini Akta Kelahirannya juga ada.…
Bagi Wajib Pajak, menerima surat pemeriksaan seringkali memicu kekhawatiran tersendiri. Salah satu ketakutan terbesar adalah ketidaktahuan mengenai batas di mana sebuah kesalahan pajak dapat diselesaikan dengan membayar denda, dan kapan kesalahan tersebut bisa menyeret seseorang ke meja hijau. Untuk memahami…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.…
Pernahkah Anda mendengar nasihat dari kerabat, “Tenang saja, kalau rumah dihibahkan ke anak kandung atau diwariskan, itu otomatis 100% bebas pajak!”? Di atas kertas, nasihat ini memang terdengar sangat meyakinkan. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) kita secara tegas menyatakan bahwa…
Kehadiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 membawa perombakan mendasar dalam tata kelola profesi perpajakan di Indonesia. Di balik narasi modernisasi administrasi, Pengaturan Izin Konsultan Pajak (Individu) menyimpan isu krusial: apakah Konsultan Pajak tetap dapat menjalankan perannya sebagai…
Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tertib administrasi, memotong dan membayarkan tagihan PPN kepada vendor mungkin terasa seperti kewajiban yang sudah selesai. Namun, bagaimana jika vendor tersebut ternyata “nakal” dan tidak menyetorkan PPN yang telah Anda bayarkan ke kas negara?…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan, yang kemudian disempurnakan melalui ralat dalam SE-4 Kehadiran regulasi ini merupakan bentuk penyempurnaan pedoman penilaian pajak guna menyesuaikan dengan…
Jika pada video sebelumnya kita telah mengulas kerangka metodologi dan regulasi teknis penilaian perpajakan (berdasarkan SE-54/PJ/2016), maka aspek yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah sistem dan alur kerja operasionalnya (operational workflow). Bagaimana sebuah permintaan penilaian diproses? Bagaimana data pasar…
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur persyaratan Kuasa Wajib Pajak di era Coretax tidak hanya memicu diskusi di kalangan perusahaan dan konsultan pajak, tetapi kini memasuki babak baru yang menyentuh ranah tata negara. Sorotan tajam…
Setelah membedah pergeseran izin individu dan ancaman terhadap independensi intermediary pada artikel “Membedah Izin Konsultan Pajak di PMK 55/2026: Menjaga Independensi Intermediary atau Menjadi Perpanjangan Tangan Eksekutif?“, perombakan terfundamental dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 terletak pada…
