Implementasi sistem Coretax DJP membawa perubahan besar dalam simplifikasi layanan administrasi perpajakan. Salah satu layanan yang kini sepenuhnya diakomodasi secara online adalah permohonan Surat Keterangan (Suket) PPh Final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP Nomor 55 Tahun 2022. Namun,…
Pemerintah baru saja merilis capaian indikator perpajakan yang sangat kontras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimuat oleh Harian KONTAN pada Rabu, 15 Juli 2026 di Halaman 2, angka tax buoyancy Indonesia pada Semester I-2026…
Di tengah ketatnya pengawasan dan tekanan target penerimaan neto di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Wajib Pajak (WP) kini dihadapkan pada tantangan besar saat mengajukan restitusi. Berbagai instrumen administrasi kerap digunakan otoritas secara kaku untuk menunda keluarnya dana dari kas…
Menteri Keuangan kita baru saja mengisyaratkan kalau aturan pemungutan pajak lewat platform e-commerce bakal resmi berjalan mulai 1 Juli 2026 nanti. Tetapi jangan panik dulu dan langsung kepikiran mau tutup toko! Kebijakan yang bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37…
Isu mengenai penahanan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terus menjadi pembahasan hangat di kalangan pelaku usaha dan praktisi hukum perpajakan. Penurunan tajam realisasi restitusi pada paruh pertama tahun ini memicu spekulasi bahwa otoritas sengaja…
Sebagai instrumen investasi, Patriot dan Merah Putih Bond dirancang dengan tenor menengah hingga panjang—umumnya 5 hingga 10 tahun. Di sisi lain, jaminan imunitas hukum yang melekat pada Pasal 50A UU P2SK ini lahir dari rahim visi politik pemerintahan saat ini.…
Implementasi sistem digital Coretax tidak hanya mengubah lanskap pelaporan pajak bagi Wajib Pajak, tetapi juga merevolusi tata cara administrasi bagi profesi Konsultan Pajak. Sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan otoritas fiskal, Konsultan Pajak kini wajib memastikan validitas data izin praktik…
Jika instrumen ini begitu berisiko dan mahal bagi Wajib Pajak, mengapa pemerintah dan DPR repot-repot menyelundupkan Pasal 50A ke dalam revisi UU P2SK di tahun 2026? Jawabannya sederhana: dalam setiap kebijakan ekonomi makro, selalu ada pihak yang diuntungkan. Untuk memahami…
Halo guys! Masih hangat nih ngomongin soal perpindahan sistem ke Coretax di tahun 2026. Nah, berbarengan dengan sistem baru ini, pemerintah merilis PMK Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur ulang siapa saja yang boleh jadi kuasa Wajib Pajak. Kalau kemarin…
Dalam dunia investasi, tidak ada yang benar-benar gratis. Prinsip dasar ekonomi ini juga berlaku mutlak pada “imunitas hukum” yang ditawarkan oleh Pasal 50A UU P2SK melalui instrumen Patriot dan Merah Putih Bond. Banyak Wajib Pajak (WP) kaya berasumsi bahwa menghindari…
