Pelajari panduan lengkap SE-2/PJ/2026 & SE-4/PJ/2026 tentang tata cara penilaian perpajakan. Temukan integrasi Coretax, mekanisme Reviu, serta status keberlakuan Juknis SE-54/PJ/2016 di sini!
Pada Bagian 1, kita telah mengenal kerangka dasar PSAK 118 (Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan) yang membawa pembagian Laporan Laba Rugi ke dalam lima kategori serta menetapkan subtotal standar seperti Laba (Rugi) Operasi. Namun, perubahan standar akuntansi tidak pernah…
Jika pada artikel sebelumnya kita telah mengulas kerangka metodologi dan regulasi teknis penilaian perpajakan (berdasarkan SE-54/PJ/2016), maka aspek yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah sistem dan alur kerja operasionalnya (operational workflow). Bagaimana sebuah permintaan penilaian diproses? Bagaimana data pasar…
Pelaporan keuangan di Indonesia tengah bersiap menghadapi salah satu transformasi paling fundamental dalam satu dekade terakhir. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Draf Eksposur (DE) PSAK 118 tentang Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan pada…
Catatan Redaksi / Disclaimer: Kajian ini merupakan analisis hukum-akademis yang ditujukan sebagai ruang diskusi ilmiah bagi para praktisi hukum, advokat, konsultan pajak, akademisi, dan pengambil kebijakan. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan regulasi tertentu, melainkan mengurai dinamika harmonisasi hukum antara…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Nomor PENG-46 resmi menunda pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace hingga 31 Oktober 2026, sehingga skema ini baru akan efektif berlaku per 1 November 2026. DJP juga menegaskan bahwa PPh Pasal 22 yang…
Dalam sistem perpajakan Indonesia, penentuan nilai suatu aset atau transaksi menjadi fondasi utama dalam menghitung kewajiban perpajakan yang terutang. Sebelum berlakunya integrasi sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax System, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membangun fondasi regulasi dan metodologi penilaian yang…
Di tengah riuhnya polemik “diskon coret”, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-46 pada 5 Agustus 2026. DJP resmi menunda pemberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace (PMK 37/2025) hingga 31 Oktober 2026, sehingga pemungutan baru akan efektif berjalan…
Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Triwulan II 2026 telah menembus angka fantastis Rp101,1 triliun yang menjangkau 63,13 juta penerima manfaat. Data ini disampaikan secara resmi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Komite Stabilitas…
Pemerintah secara resmi menetapkan target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 2.591,35 triliun. Target ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 12,1% dibandingkan perkiraan (outlook) penerimaan tahun 2026. Optimisme ini digantungkan pada keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional,…
