Kehadiran regulasi terbaru di bidang kuasa hukum perpajakan telah memicu diskursus hangat di kalangan praktisi pajak, akademisi, dan pengamat hukum tata negara. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang…
Pemerintah secara resmi menetapkan target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 2.591,35 triliun. Target ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 12,1% dibandingkan perkiraan (outlook) penerimaan tahun 2026. Optimisme ini digantungkan pada keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional,…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset saat ini tengah menjadi sorotan utama dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia. Mengutip pemberitaan yang dilansir dari situs resmi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), tindak pidana di bidang perpajakan kini resmi masuk ke dalam daftar…
Pemerintah baru saja mengumumkan kinerja penerimaan pajak hingga Juli 2026 yang tumbuh mengesankan di atas 23 persen secara tahunan (year-on-year). Dengan angka realisasi sementara menembus Rp 1.217,7 triliun, penerimaan negara telah melewati separuh dari target APBN 2026. Namun, di balik…
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan pembaruan regulasi terkait kuasa perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 dan PMK Nomor 55 Tahun 2026. Peraturan ini hadir untuk memperkuat profesionalisme, kepastian hukum, serta akuntabilitas para pihak yang mewakili…
Dalam artikel kita sebelumnya yang berjudul “Bahas Tuntas PMK 44/2026: Gimana Nasib Surat Kuasa buat Karyawan & Keluarga di Era Coretax? (Plus Misteri SKT yang Belum Terjawab!)”, kita sempat membedah adanya kekosongan hukum (regulatory gap) terkait tata cara perolehan Surat…
Rangkaian tiga artikel sebelumnya telah membedah secara mendalam bagaimana PSAK 118 (Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan) merombak Laporan Laba Rugi, memengaruhi operasional teknis laporan keuangan, serta berinteraksi dengan ekosistem digital Coretax milik DJP. Namun, di tengah masifnya pembahasan mengenai…
Bagi Wajib Pajak, menerima surat pemeriksaan seringkali memicu kekhawatiran tersendiri. Salah satu ketakutan terbesar adalah ketidaktahuan mengenai batas di mana sebuah kesalahan pajak dapat diselesaikan dengan membayar denda, dan kapan kesalahan tersebut bisa menyeret seseorang ke meja hijau. Untuk memahami…
Penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital secara terintegrasi melalui Coretax DJP membawa perubahan mendasar dalam tata cara penunjukan Kuasa Wajib Pajak. Saat ini, validasi keabsahan lisensi dan kompetensi dilakukan secara langsung dan real-time oleh sistem Coretax (coretaxdjp.pajak.go.id). Dalam praktiknya, beberapa…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.…
