Di tengah riuhnya target penerimaan pajak nasional tahun 2026 yang menembus Rp2.357,7 triliun, narasi “kemitraan” kembali hangat digaungkan oleh otoritas pajak. Sebagaimana diberitakan oleh portal berita IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia), DJP baru saja menggelar Tax Gathering untuk menyambut 165…
Selamat datang di era Coretax! Buat Anda yang berencana menjadi kuasa hukum/kuasa perpajakan dari jalur Pihak Lain (non-konsultan resmi tapi punya keahlian pajak mumpuni sesuai PMK 44/2026), sistem baru ini punya kabar baik. Sekarang, urusan legalitas lewat Surat Keterangan Terdaftar…
Implementasi sistem Coretax DJP membawa perubahan besar dalam simplifikasi layanan administrasi perpajakan. Salah satu layanan yang kini sepenuhnya diakomodasi secara online adalah permohonan Surat Keterangan (Suket) PPh Final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP Nomor 55 Tahun 2022. Namun,…
Meskipun wacana mengenai pengakuan zakat sebagai pemotong langsung pajak terutang (tax credit) terus didiskusikan oleh MUI dan pemerintah, regulasi yang berlaku sah saat ini di Indonesia adalah skema Tax Deduction. Sesuai dengan prinsip keadilan fiskal (tax equity), fasilitas pengurang penghasilan…
Pemerintah baru saja merilis capaian indikator perpajakan yang sangat kontras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimuat oleh Harian KONTAN pada Rabu, 15 Juli 2026 di Halaman 2, angka tax buoyancy Indonesia pada Semester I-2026…
Pendahuluan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan sarana administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang STP diterbitkan dengan perhitungan bunga/denda yang keliru, salah identitas,…
Wajib Pajak memiliki hak untuk menindaklanjuti bila kepada Wajib Pajak tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ataupun Surat Tagihan Pajak (STP) baik melalui permohonan Keberatan, Pengurangan dan/atau Pengurangan Sanksi Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP, Pembatalan dan/atau Penghapusan…
Di tengah ketatnya pengawasan dan tekanan target penerimaan neto di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Wajib Pajak (WP) kini dihadapkan pada tantangan besar saat mengajukan restitusi. Berbagai instrumen administrasi kerap digunakan otoritas secara kaku untuk menunda keluarnya dana dari kas…
Isu mengenai penahanan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terus menjadi pembahasan hangat di kalangan pelaku usaha dan praktisi hukum perpajakan. Penurunan tajam realisasi restitusi pada paruh pertama tahun ini memicu spekulasi bahwa otoritas sengaja…
Wacana mengenai pengintegrasian zakat dan pajak kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mengusulkan agar pembayaran zakat diakui secara penuh dan langsung sebagai kredit pajak (tax credit).…
