Bagi seorang pelaku usaha, menembus angka penjualan (omzet) Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun adalah pencapaian luar biasa. Namun di mata hukum perpajakan Indonesia, angka ini adalah garis demarkasi formal. Melewati batasan ini berarti Anda resmi keluar dari zona nyaman…
PP Nomor 20 Tahun 2026 menyimpan satu aturan yang berpotensi memicu perdebatan hukum berskala besar yaitu mekanisme perhitungan agregat alias penggabungan omzet antara orang pribadi dengan PT Perorangan yang dimilikinya. Aturan penggabungan omzet ini menyimpan cacat materiil karena nekat menabrak…
Pernah dengar selentingan kalau laporan keuangan Perseroan Terbatas (PT) itu wajib diaudit? Bagi sebagian pemilik PT Tertutup alias perusahaan privat atau keluarga, aturan ini sering dianggap angin lalu.Jika Anda cuek dengan urusan audit ini, ada efek domino hukum dan perpajakan…
Belakangan ini, obrolan di kalangan praktisi pajak, konsultan, sampai direktur keuangan perusahaan nggak jauh-jauh dari kata Coretax. Sistem baru garapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini digadang-gadang bakal membawa angin segar lewat konsep keren bernama Cooperative Compliance (kepatuhan kooperatif). Prinsipnya terdengar…
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) yang diundangkan tanggal 22 April 2026. Aturan ini resmi merevisi aturan lama (PP 55/2022) tentang PPh Final UMKM yang bertarif 0,5%. Siapa yang Diuntungkan (Cuan) & Dirugikan (Buntung) karena PP 20/2026 ini?
DJP memaparkan data Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) periode 2021 hingga 2024 yang menunjukkan fenomena bunching (penumpukan wajib pajak tepat di bawah batas omzet Rp4,8 miliar) serta indikasi maraknya praktik firm splitting (pemecahan entitas usaha) demi terus menikmati tarif…
Dilema Antara Integritas dan Legalitas dimana setelah analisis kritis mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang dirancang sebagai instrumen baru dalam upaya pemberantasan korupsi dimana ada potensi cacat materiil karena regulasi tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1)…
Ssst, Sebelum Membaca: Tulisan ini dibuat murni sebagai artikel opini santai dan bahan diskusi yang mencoba melihat ekonomi dari kacamata orang awam. Kami bukanlah ahli ekonomi profesional ataupun analis keuangan berlisensi, sehingga kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran mutlak ataupun…
Rekan TaxInsight, dalam mengulas sebuah regulasi perpajakan yang baru, kita dituntut untuk bersikap objektif dan melihat aturan dari berbagai sudut pandang hukum yang adil. Belakangan ini, jagat perpajakan diramaikan oleh diskusi mendalam seputar PP Nomor 20 Tahun 2026. Salah satu…
Implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) membawa transformasi fundamental bagi perusahaan, khususnya dalam menyelaraskan pelaporan akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggunaan metode nilai wajar dan estimasi kerugian yang lebih ketat dalam SAK EP juga menuntut ketelitian lebih tinggi…
