Transformasi pelaporan keuangan komersial melalui PSAK 118 (Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan) dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan melalui Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berjalan dalam alur waktu yang saling bersinggungan. Meskipun PSAK 118 adalah standar akuntansi keuangan komersial…
Di tengah riuhnya target penerimaan pajak nasional tahun 2026 yang menembus Rp2.357,7 triliun, narasi “kemitraan” kembali hangat digaungkan oleh otoritas pajak. Sebagaimana diberitakan oleh portal berita IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia), DJP baru saja menggelar Tax Gathering untuk menyambut 165…
Pada Bagian 1, kita telah mengenal kerangka dasar PSAK 118 (Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan) yang membawa pembagian Laporan Laba Rugi ke dalam lima kategori serta menetapkan subtotal standar seperti Laba (Rugi) Operasi. Namun, perubahan standar akuntansi tidak pernah…
Meskipun wacana mengenai pengakuan zakat sebagai pemotong langsung pajak terutang (tax credit) terus didiskusikan oleh MUI dan pemerintah, regulasi yang berlaku sah saat ini di Indonesia adalah skema Tax Deduction. Sesuai dengan prinsip keadilan fiskal (tax equity), fasilitas pengurang penghasilan…
Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan sarana administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang STP diterbitkan dengan perhitungan bunga/denda yang keliru, salah identitas, atau…
Pelaporan keuangan di Indonesia tengah bersiap menghadapi salah satu transformasi paling fundamental dalam satu dekade terakhir. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Draf Eksposur (DE) PSAK 118 tentang Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan pada…
Wacana mengenai pengintegrasian zakat dan pajak kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mengusulkan agar pembayaran zakat diakui secara penuh dan langsung sebagai kredit pajak (tax credit).…
Penerapan sistem Coretax dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 membawa kepastian hukum yang lebih tegas terkait tata kelola perwakilan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak Badan (perusahaan), sering timbul pertanyaan di tingkat operasional: Apakah semua tindakan staf…
Napas Tambahan dari PENG-46: Persiapan, Bukan Kelengahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Nomor PENG-46 resmi menunda pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace hingga 31 Oktober 2026, sehingga skema ini baru akan efektif berlaku per 1 November 2026. DJP…
Update Terkini: Pemungutan Ditunda Hingga 1 November 2026 (PENG-46) Di tengah riuhnya polemik “diskon coret”, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-46 pada 5 Agustus 2026. DJP resmi menunda pemberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace (PMK 37/2025) hingga…
