Tahun 2026 tampaknya menjadi tahun pembuktian bagi sistem pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan data terbaru, DJP telah melayangkan sebanyak 454.377 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak sepanjang Januari hingga September 2026.
Banjir SP2DK ini didominasi oleh pengiriman melalui surat elektronik (email) Wajib Pajak. Bagi banyak Wajib Pajak dan pengusaha, menerima “surat cinta” dari KPP ini kerap kali memicu kepanikan. Namun, tahukah Anda bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan “sekoci penyelamat” berupa fasilitas pengurangan sanksi melalui KEP-239/PJ/2026?
