Selain memangkas durasi pengawasan dan memperluas radar teritorial, SE-8/PJ/2026 membawa satu pasal operasional yang diam-diam menuai sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum perpajakan: larangan keras bagi Wajib Pajak atau Kuasanya untuk merekam kegiatan diskusi/klarifikasi yang dilakukan secara daring (video conference).…
Sebelumnya, kita telah membedah bagaimana SE-8/PJ/2026 memotong kompas alur pengawasan demi mengejar daluwarsa penetapan. Dengan durasi LHPt 2 hari kerja tanpa SP2DK, dilanjutkan Pemeriksaan Data Konkret yang dipatok maksimal 20 hari kerja (PMK 15/2025), DJP secara efektif berhasil mengamankan hak…
Babak Baru Pajak E-Commerce dan Lahirnya Polemik “Diskon Coret” Agustus 2026 menjadi babak baru bagi para pelaku usaha e-commerce di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025), empat platform raksasa—Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada—mulai secara resmi…
Di Part 1, kita sudah membedah sisi gelap pengajuan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT (Pasal 8 ayat 4 UU KUP) saat pemeriksaan berlangsung. Menyodorkan angka pengungkapan yang berujung pada posisi Lebih Bayar (LB) tanpa kesiapan bukti materiil yang solid bisa dianggap sebagai…
Bagi para praktisi perpajakan, pelaku usaha, maupun Wajib Pajak pada umumnya, istilah SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) sudah menjadi “menu wajib” saat DJP menemukan adanya ketidaksesuaian data. Biasanya, SP2DK memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk berdiskusi, memberikan…
Pernah membayangkan skenario seperti ini? Perusahaan Anda sedang menjalani pemeriksaan pajak rutin. Di tengah proses, tim pajak internal atau konsultan Anda menemukan kekeliruan pencatatan di masa lalu. Agar masalah tidak berlarut-larut dan terhindar dari sanksi yang lebih berat, Anda memutuskan…
Sejak UU Cipta Kerja berlaku, anggapan umum yang beredar di masyarakat adalah “pembagian dividen dalam negeri sudah tidak dipotong PPh lagi”. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya tepat jika formalitas hukumnya diabaikan. Untuk meluruskan simpang siur penafsiran…
Pada Part 1, kita telah membongkar bagaimana jargon Cooperative Compliance dan acara seremonial Tax Gathering sering kali berjarak cukup jauh dari realitas meja pengawasan. Melihat kritik tersebut, tidak sedikit netizen atau publik awam yang dengan cepat menyimpulkan: “Berarti konsep kemitraan…
Fenomena peningkatan target penerimaan negara kerap kali menciptakan ruang bagi otoritas pajak untuk menerapkan strategi pemungutan yang agresif. Ketika ruang penerimaan dari sektor formal semakin terbatas, pemeriksaan pajak cenderung bergeser dari pengujian substansi ekonomi menjadi perburuan potensi dari kepatuhan formal.…
Siapa yang menyangka kalau urusan pajak yang biasanya identik dengan kertas, angka-angka rumit, dan ruang ber-AC di KPP, sekarang bisa “mampir” lewat obrolan santai di pos ronda? Yup, kalau kamu belum dengar kabar terbarunya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja…
