Rekan TaxInsight, dalam mengulas sebuah regulasi perpajakan yang baru, kita dituntut untuk bersikap objektif dan melihat aturan dari berbagai sudut pandang hukum yang adil. Belakangan ini, jagat perpajakan diramaikan oleh diskusi mendalam seputar PP Nomor 20 Tahun 2026. Salah satu…
Implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) membawa transformasi fundamental bagi perusahaan, khususnya dalam menyelaraskan pelaporan akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggunaan metode nilai wajar dan estimasi kerugian yang lebih ketat dalam SAK EP juga menuntut ketelitian lebih tinggi…
Rekan TaxInsight, bagi pasangan suami-istri yang sama-sama berkecimpung di dunia bisnis, membuat Perjanjian Pemisahan Harta (Prenuptial atau Postnuptial Agreement) sering kali menjadi jalan ninja untuk mengamankan aset masing-masing. Secara hukum perdata, lewat perjanjian ini, dompet suami dan dompet istri resmi…
Pernahkah rekan-rekan merasa deg-degan setiap kali mendapatkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), meskipun laporan keuangan perusahaan Anda sudah diaudit oleh akuntan publik dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)? Rasa cemas ini bukanlah ketakutan tanpa alasan, melainkan sebuah realitas psikologis…
Buat kamu yang baru bangun bisnis dan mutusin buat bikin PT (Perseroan Terbatas) atau PT Perseorangan (Perseroan Perorangan), ada satu ritual wajib tahunan yang nggak boleh kelewatan. Bukan cuma urusan bayar pajak ke DJP ya, tapi ada juga kewajiban lapor…
Buat kamu yang baru bangun bisnis dan mutusin buat bikin PT (Perseroan Terbatas) atau PT Perseorangan (Perseroan Perorangan), ada satu ritual wajib tahunan yang nggak boleh kelewatan. Bukan cuma urusan bayar pajak ke DJP ya, tapi ada juga kewajiban lapor…
Bagi seorang pelaku usaha, menembus angka penjualan (omzet) Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun adalah pencapaian luar biasa. Namun di mata hukum perpajakan Indonesia, angka ini adalah garis demarkasi formal. Melewati batasan ini berarti Anda resmi keluar dari zona nyaman…
Penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di media sosial yang menegaskan bahwa PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berlaku selamanya memang bikin kita bisa bernapas lega. Masa bulan madu UMKM ternyata tidak jadi berakhir di tahun 2026! Namun,…
Kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menetapkan bahwa tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% berlaku selamanya bagi wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan tanpa batasan waktu tahunan. Aturan baru ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha lama…
Penjelasan transisi besar dalam administrasi perpajakan Indonesia melalui penerapan Cooperative Compliance di tengah implementasi Sistem Coretax. Paradigma baru ini bertujuan mengubah hubungan antara otoritas pajak dan pembayar pajak dari yang semula penuh ketegangan menjadi kemitraan yang berbasis pada transparansi serta…
