Pemerintah secara resmi telah mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan serta Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Kehadiran regulasi baru ini menandai…
Halo para pejuang cuan dan sobat pelaku usaha online! Sambil menyeruput kopi hangat hari ini, ada satu kabar super penting dari dunia perpajakan yang wajib banget masuk radar kamu. Kalau selama ini kamu merasa lapak digitalmu aman dari intipan fiskus…
Selain memangkas durasi pengawasan dan memperluas radar teritorial, SE-8/PJ/2026 membawa satu pasal operasional yang diam-diam menuai sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum perpajakan: larangan keras bagi Wajib Pajak atau Kuasanya untuk merekam kegiatan diskusi/klarifikasi yang dilakukan secara daring (video conference).…
Sebelumnya kita sudah membongkar bagaimana mindset “berburu di kebun binatang” bikin konsep Cooperative Compliance (kepatuhan kooperatif) cuma jadi jargon manis. Otoritas kita masih sering melihat Wajib Pajak (WP) di dalam sistem dengan kacamata penuh curiga, seolah mereka adalah “binatang liar”…
Sebelumnya, kita telah membedah bagaimana SE-8/PJ/2026 memotong kompas alur pengawasan demi mengejar daluwarsa penetapan. Dengan durasi LHPt 2 hari kerja tanpa SP2DK, dilanjutkan Pemeriksaan Data Konkret yang dipatok maksimal 20 hari kerja (PMK 15/2025), DJP secara efektif berhasil mengamankan hak…
Pernah dengar istilah “berburu di kebun binatang”? Buat kamu yang sering berkecimpung di dunia usaha atau intens mengamati isu perpajakan, metafora ini pasti sudah tidak asing lagi. Istilah ini sering banget dipakai kritikus untuk menyindir otoritas pajak yang dinilai cuma…
Di dua bagian sebelumnya, kita sudah sepakat kalau secara hukum perpajakan, tuduhan “pajak ganda” dari Pak Said Iqbal itu kurang akurat. Lewat sistem EET yang berlaku di Indonesia, iuran JHT yang dipotong dari gajimu setiap bulan justru bertindak sebagai pahlawan…
Bagi para praktisi perpajakan, pelaku usaha, maupun Wajib Pajak pada umumnya, istilah SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) sudah menjadi “menu wajib” saat DJP menemukan adanya ketidaksesuaian data. Biasanya, SP2DK memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk berdiskusi, memberikan…
Sebelumnya kita sudah membahas klaim Pak Said Iqbal soal “pajak ganda” pada Jaminan Hari Tua (JHT). Logikanya terasa masuk akal: gaji dipotong pajak, sisa gajinya dipakai bayar iuran JHT, lalu pas cair JHT-nya dipajaki lagi. Tapi, apakah benar sisa gaji…
Sejak UU Cipta Kerja berlaku, anggapan umum yang beredar di masyarakat adalah “pembagian dividen dalam negeri sudah tidak dipotong PPh lagi”. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya tepat jika formalitas hukumnya diabaikan. Untuk meluruskan simpang siur penafsiran…
