Tahun 2026 tampaknya menjadi tahun pembuktian bagi sistem pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan data terbaru, DJP telah melayangkan sebanyak 454.377 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak sepanjang Januari hingga September 2026.
Banjir SP2DK ini didominasi oleh pengiriman melalui surat elektronik (email) Wajib Pajak. Bagi banyak Wajib Pajak dan pengusaha, menerima “surat cinta” dari KPP ini kerap kali memicu kepanikan. Namun, tahukah Anda bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan “sekoci penyelamat” berupa fasilitas pengurangan sanksi melalui KEP-239/PJ/2026?
Rantai Konsekuensi SP2DK: Pembetulan SPT berujung STP
Ketika menerima SP2DK, langkah paling kooperatif dan ideal yang biasa diambil Wajib Pajak—setelah melakukan ekualisasi dan membenarkan temuan fiskus—adalah melakukan Pembetulan SPT atas kemauan sendiri.
Jika pembetulan ini menghasilkan kurang bayar, Wajib Pajak tentu harus menyetorkan pokok pajaknya. Masalahnya tidak berhenti di pelunasan pokok. Sistem DJP secara otomatis akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang berisi sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan/kekurangan penyetoran tersebut akibat pembetulan. Di sinilah letak beban tambahan yang sering dikeluhkan.
KEP-239/2026: Momentum Emas Penghapusan Sanksi
Beruntung, menyusul terbitnya PMK 71/2026, Dirjen Pajak merilis KEP-239/PJ/2026. Kebijakan ini memberikan relaksasi yang sangat signifikan bagi Wajib Pajak yang sedang merespons SP2DK.
Berdasarkan beleid tersebut, sanksi administratif yang timbul akibat pembetulan SPT dengan kemauan sendiri—seperti yang umumnya dilakukan merespons SP2DK—dapat diberikan pengurangan atau penghapusan.
Fasilitas ini mencakup:
- Cakupan Masa/Tahun Pajak: Berlaku untuk pembetulan SPT Tahunan PPh hingga Tahun Pajak 2025, dan SPT Masa hingga Masa Pajak September 2026.
- Jendela Waktu Pelaksanaan: Pembetulan dan penyetoran pokok pajak (kurang bayar) harus dilakukan dalam periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027.
Langkah Taktis Merespons SP2DK Saat Ini
Jika perusahaan Anda atau klien Anda baru saja menerima SP2DK, berikut adalah strategi taktis yang bisa diterapkan:
- Segera Lakukan Rekonsiliasi: Jangan abaikan SP2DK. Lakukan penelitian atas data yang diklaim oleh DJP.
- Lakukan Pembetulan & Lunasi Pokoknya: Jika data DJP valid, segera lakukan pembetulan SPT dan lunasi pokok pajaknya saja sebelum tenggat waktu 30 Juni 2027. Sesuai PMK 71/2026, setoran Anda kini diprioritaskan 100% untuk menutup pokok pajak, bebas dari jebakan alokasi proporsional Coretax.
- Tunggu STP dan Ajukan Pengurangan: Setelah STP sanksi administratif terbit, segera ajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan KEP-239/2026. Pastikan melampirkan surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul karena “kekhilafan atau bukan karena kesalahan”, serta pernyataan tidak sedang mengajukan upaya hukum lain.
Kesimpulan Derasnya arus SP2DK di tahun 2026 tidak perlu disikapi dengan kepanikan berlebih. Pemerintah telah menyediakan ruang kompromi yang sangat menguntungkan melalui KEP-239/2026. Ini adalah momentum terbaik untuk membersihkan “dosa masa lalu” perpajakan Anda tanpa harus terbebani sanksi administratif yang mencekik.
Membutuhkan pendampingan strategis dalam membalas SP2DK dan mengajukan pengurangan sanksi? Tim taxInsight dan para konsultan profesional siap membantu Anda mengamankan hak-hak perpajakan Anda.
