Pemerintah secara resmi menetapkan target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 2.591,35 triliun. Target ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 12,1% dibandingkan perkiraan (outlook) penerimaan tahun 2026.
Optimisme ini digantungkan pada keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional, perluasan basis pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi secara penuh melalui Core Tax Administration System (Coretax). Namun, di balik angka-angka target yang ambisius tersebut, timbul pertanyaan krusial: Seberapa realistis target 2027 jika kita memperhitungkan dinamika dan beban administrasi pajak dari tahun 2026?
Ringkasan Utama (Key Takeaways):
- Target RAPBN 2027: Penerimaan pajak dipatok Rp 2.591,35 triliun (+12,1% dari outlook 2026), mengandalkan stabilitas ekonomi dan penguatan sistem Coretax.
- Ilusi Penerimaan 2026: Proyeksi pertumbuhan penerimaan 2026 sebesar 20,5% sangat dipengaruhi oleh pengetatan pemeriksaan dan pencairan restitusi yang tertahan.
- Beban Kewajiban: Akumulasi utang kelebihan bayar pajak di neraca DJP yang terus membengkak berpotensi menjadi faktor pengurang (deduction) penerimaan neto yang signifikan di tahun 2027.
- Tantangan Sektor Riil: Penundaan restitusi menekan likuiditas sektor perdagangan dan manufaktur, yang berisiko menahan ekspansi bisnis dan penerimaan PPh Badan jangka panjang.
Lompatan Penerimaan 2026: Pertumbuhan Bruto vs Pengetatan Restitusi
Untuk menilai kelayakan target 2027, kita harus melihat batu pijakannya terlebih dahulu: kinerja tahun 2026. Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak tahun 2026 menguat signifikan dengan pertumbuhan 20,5%, setelah sempat terkontraksi pada 2025 (-0,7%). Hingga pertengahan 2026, realisasi kas negara memang menunjukkan performa impresif yang didorong oleh kelompok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Sektor Perdagangan dan Manufaktur.
Sayangnya, tinggi angka penerimaan bruto tersebut menyimpan catatan kritis. Sebagaimana disinggung dalam analisis kinerja fiskal sebelumnya, lonjakan kas negara pada 2026 terjadi berbarengan dengan melambatnya pencairan restitusi pajak secara drastis (turun 31,5% YoY pada Semester I-2026).
Artinya, sebagian dari angka pertumbuhan penerimaan di tahun 2026 dibentuk oleh pengetatan pemeriksaan dan penundaan pembayaran kembali hak Wajib Pajak. Secara pencatatan kas jangka pendek (cash-basis), strategi ini berhasil mengamankan target APBN 2026, tetapi menciptakan risiko pertumbuhan yang “semu” secara neto.
Akumulasi Utang Kelebihan Bayar: Bom Waktu Fiskal 2027
Dampak paling nyata dari pengetatan restitusi adalah membengkaknya kewajiban kelebihan bayar pajak di neraca Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan laporan keuangan teraudit, akumulasi utang restitusi menunjukkan tren kenaikan tajam dari Rp 9,46 triliun pada 2022 menjadi Rp 70,25 triliun pada 2025, dan diprediksi terus terakumulasi sepanjang 2026.
Penundaan pencairan ini tidak menghilangkan kewajiban negara, melainkan sekadar menggeser beban tersebut ke periode berikutnya. Ketika Coretax diimplementasikan secara matang pada 2027 dengan otomatisasi dan transparansi data yang lebih tinggi, proses klaim dan verifikasi restitusi seharusnya berjalan lebih cepat.
Ketika klaim restitusi tertunggak tersebut akhirnya harus dicairkan secara serentak pada 2027, pembayaran kelebihan bayar ini akan langsung memotong pencatatan penerimaan pajak bruto. Akibatnya, target penerimaan neto Rp 2.591,35 triliun pada 2027 akan menghadapi tekanan rem yang sangat berat.
Dilema Sektor Riil dan Dampak Berantai pada PPh
Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan (Manufaktur) merupakan dua kontributor terbesar penerimaan pajak nasional, sekaligus pihak yang paling bergantung pada kelancaran restitusi PPN atas kegiatan operasional dan ekspor mereka.
Ketika klaim restitusi PPN tertahan dalam jangka waktu lama di tahun 2026, modal kerja (working capital) para pelaku usaha otomatis terganggu. Dampak berantainya cukup mengkhawatirkan:
- Likuiditas Memburuk: Perusahaan harus mengalihkan arus kas operasional atau menambah beban pinjaman untuk menutup celah modal kerja.
- Kapasitas Ekspansi Tertahan: Ketidakpastian arus kas membuat pelaku usaha menunda rencana investasi atau ekspansi kapasitas produksi di akhir 2026.
- Gerusan PPh Badan: Tertahannya ekspansi dan meningkatnya biaya operasional pada akhirnya akan menekan profitabilitas perusahaan. Dampaknya, potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh Badan) yang diharapkan tumbuh pada 2027 justru berisiko tergerus.
Kesimpulan: Realistis dengan Catatan Pembenahan Tata Kelola
Target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp 2.591,35 triliun (tumbuh 12,1%) bukanlah angka yang mustahil, tetapi tergolong realistis bersyarat.
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan keandalan teknis Coretax dan penegakan hukum agresif untuk mengejar target tersebut. Keberhasilan pencapaian target 2027 sangat bergantung pada bagaimana DJP mengelola sisa beban restitusi dari tahun 2026.
Jika Coretax dimanfaatkan secara seimbang—tidak hanya untuk mengejar potensi tax gap tetapi juga untuk mempercepat dan mempermudah pencairan hak restitusi Wajib Pajak secara akurat—maka iklim usaha akan membaik secara berkelanjutan. Kepastian tata kelola inilah yang akan mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan menjaga stabilitas arus kas negara tanpa harus mengorbankan likuiditas dunia usaha.
