Konsultasi Perpajakan

Kami dengan senang hati membantu Anda mengatasi permasalahan perpajakan Anda dengan konsultasi yang intensif More »

Tax Review

Kesulitan dalam membuat Surat Pemberitahuan Pajak yang benar ? Hubungi kami, dan akan kami bantu Anda menyusun Surat Pemberitahuan Pajak yang benar. More »

e-Tax

Bayar Pajak secara online. Jangan buang-buang waktu staff Anda yang berharga dengan antrian di Bank Persepsi atau Kantor Pos hanya untuk melakukan pembayaran Pajak. More »

e-Filing

Laporkan Surat Pemberitahuan Pajak Anda Dengan e-Filing dan hindari pemborosan waktu dengan antrian panjang atau transportasi ke Kantor Pelayanan Pajak. Tinggal Klik dan Surat Pemberitahuan Pajak Anda sudah diterima DJP. More »

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Kami memiliki ijin untuk bertindak sebagai Kuasa Anda hingga di Pengadilan Pajak sehingga kepentingan Anda bisa terwakili dan terjaga. More »

 

Ditjen Pajak Sidik 141 Wajib Pajak

tax-news

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada wajib pajak lainnya, Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten melakukan tindakan penyidikan.

Dari 2007 sampai 2011, telah diterbitkan surat perintah penyidikan pajak kepada 141 wajib pajak. Pada 2011, penyidikan dilakukan terhadap 23 wajib pajak.

Kesemuanya yang dilakukan penyidikan tersebut dapat berstatus: Dalam proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak; berkas penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21); atau wajib pajak telah membayar pajak terutang dan denda sebesar 400% sesuai Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dedi Rudaedi di dalam keterangan tertulis kepada pers yang diterima pada Senin (12/3). Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan upaya terakhir yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-undang memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang telah melakukan kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja, dalam melakukan kewajiban perpajakannya untuk memperbaiki, membetulkan, dan mengungkapkan ketidakbenaran dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT).

Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penegakan hukum, berupa pemeriksaan dan/atau penyidikan, apabila wajib pajak tidak menggunakan kesempatan melakukan perbaikan SPT tersebut.

Penyidikan tindak pidana perpajakan bertujuan untuk menciptakan efek jera (detterent effect) dengan prinsip bahwa penegakan hukum pidana perpajakan merupakan upaya terakhir (ultimum remidium). Sasaran utamanya adalah agar wajib pajak bersedia membayar pokok pajak terutang beserta sanksi-sanksinya.

Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan peningkatan standar kompetensi bagi para penyidik dan intelijennya melalui berbagai program pelatihan, yaitu Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Dikutip dari www.metrotvnews.com

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.