Konsultasi Perpajakan

Kami dengan senang hati membantu Anda mengatasi permasalahan perpajakan Anda dengan konsultasi yang intensif More »

Tax Review

Kesulitan dalam membuat Surat Pemberitahuan Pajak yang benar ? Hubungi kami, dan akan kami bantu Anda menyusun Surat Pemberitahuan Pajak yang benar. More »

e-Tax

Bayar Pajak secara online. Jangan buang-buang waktu staff Anda yang berharga dengan antrian di Bank Persepsi atau Kantor Pos hanya untuk melakukan pembayaran Pajak. More »

e-Filing

Laporkan Surat Pemberitahuan Pajak Anda Dengan e-Filing dan hindari pemborosan waktu dengan antrian panjang atau transportasi ke Kantor Pelayanan Pajak. Tinggal Klik dan Surat Pemberitahuan Pajak Anda sudah diterima DJP. More »

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Kami memiliki ijin untuk bertindak sebagai Kuasa Anda hingga di Pengadilan Pajak sehingga kepentingan Anda bisa terwakili dan terjaga. More »

 

Category Archives: News

Gelar Seminar Nasional Soal Perpajakan, IKPI Desak RUU KUP Jadi UU

breakingnews.co.id – JAKARTA- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan seminar nasional di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2017). Seminar ini membahas dua

Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia

HLP Consultant dengan bangga mempersembahkan buku dengan judul Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia yang ditulis oleh Drs.Hariyasin., Ak.,CA.,SH.,MH.,BKP yang diterbitkan oleh PT Kanisius.

Periode II Tax Amnesty Selesai, Ini Hasilnya

Jakarta (Detikfinance) – Periode II dari program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah berakhir. Hasilnya memang tidak sebesar periode sebelumnya, akan tetapi

Soal Pajak Google, Sri Mulyani: Dari Sisi Moralitas Tidak Bisa Diterima

Jakarta, Detik Finance – Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google Asia Pacific Pte Ltd yang berdomisili di Singapura boleh saja tidak tersentuh dari sisi hukum. Akan tetapi, penghindaran pajak tidak bisa diterima secara morali. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan

Penetapan PTKP 2016

Pada awal April 2016 yang lalu DPR menyetujui usulan pemerintah yang kembali menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari baseline Rp36 juta menjadi

Akhir dari MPN G1

30 Juni 2016 hanya tinggal beberapa hari. Sebentar lagi kita harus mengucapkan selamat tinggal MPN G1 karena harus beralih menggunakan MPN G2. Berikut saya bagikan Infografis MPN G2 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Breaking News: Pelaporan Online SPT OP Hingga 30 April 2016 Tidak Dikenakan Sanksi Administrasi

Pada tahun 2016 ini, untuk pelaporan SPT Tahunan baik Badan maupun Orang Pribadi, Direktur Jenderal Pajak menargetkan 7 juta Wajib Pajak melakukan pelaporan secara online.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.