Pemerintah secara resmi telah mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan serta Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Kehadiran regulasi baru ini menandai babak baru dalam modernisasi administrasi hukum perpajakan di Indonesia, sekaligus mencabut aturan usang PMK Nomor 229/PMK.03/2014.
Bagi para Konsultan Pajak, PMK ini membawa perubahan besar, terutama dalam hal simplifikasi dokumen dan integrasi penuh dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax. Berikut adalah poin-poin krusial yang wajib dipahami oleh setiap Konsultan Pajak.
1. Persyaratan Kompetensi Kuasa Konsultan Pajak
Berdasarkan Pasal 3 ayat (3), seorang Konsultan Pajak yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak dianggap telah memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan apabila memiliki Izin Konsultan Pajak yang sah. Namun, terdapat beberapa kondisi pembatas yang harus diperhatikan:
- Konsultan Pajak tidak dapat ditunjuk menjadi kuasa apabila sedang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan Izin Konsultan Pajak.
- Kuasa yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada Konsultan Pajak tidak dapat dilimpahkan kembali kepada orang lain.
- Meskipun Wajib Pajak telah menunjuk Konsultan Pajak sebagai kuasa, Wajib Pajak tetap bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakannya.
2. Integrasi Sistem Administrasi: Cukup Terdaftar Satu Kali
Salah satu kemudahan terbesar dalam PMK 44/2026 ini adalah mekanisme pendaftaran izin profesi. Konsultan Pajak wajib terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menyampaikan Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku.
Penyampaian ini dapat dilakukan melalui dua jalur:
- Secara Elektronik: Melalui Portal Wajib Pajak (sistem Coretax).
- Secara Langsung: Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Mekanisme Integrasi Otomatis (Pasal 6 ayat 4):
Apabila data Izin Konsultan Pajak Anda telah tersedia di sistem administrasi unit Kemenkeu yang membina profesi keuangan (PPPK) dan telah terintegrasi dengan sistem DJP (Coretax), maka Anda dianggap telah melakukan pendaftaran secara otomatis.
Secara praktis, status keaktifan ini dapat langsung Anda pantau pada dasbor Coretax Anda. Pada menu Portal Saya > Profil Saya > General Information View, di bawah tab Representative License, sistem Coretax akan menampilkan data perwakilan Anda secara real-time, mulai dari Nomor Dokumen Penguasaan (KIP), Tingkat Lisensi, hingga indikator Status Lisensi: “Aktif” berwarna hijau. Selama indikator ini aktif, Anda dapat langsung menerima penunjukan Surat Kuasa Khusus dari klien secara digital tanpa perlu melakukan registrasi ulang dokumen izin untuk setiap kasus baru.
3. Ketentuan Surat Kuasa Khusus (SKK) & Penghapusan Surat Pernyataan
Pembuatan Surat Kuasa Khusus (SKK) kini diakomodasi dalam bentuk elektronik maupun kertas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3), SKK sekurang-kurangnya harus memuat:
- Nama, NPWP, dan tanda tangan Wajib Pajak pemberi kuasa.
- Nama, NPWP, dan tanda tangan Konsultan Pajak penerima kuasa.
- Status kuasa yang ditunjuk (dalam hal ini mencentang kolom Konsultan Pajak).
- Ruang lingkup perpajakan tertentu yang dikuasakan (mencakup rincian hak/kewajiban, jenis pajak, beserta Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak terkait).
- Masa berlaku Surat Kuasa Khusus.
- Bukti pelunasan bea meterai yang terutang.
Kabar Baik bagi Konsultan Pajak:
Berbeda dengan aturan terdahulu atau ketentuan bagi kuasa dari unsur Keluarga, Konsultan Pajak kini tidak perlu lagi melampirkan Surat Pernyataan fisik sebagai dokumen pelengkap SKK. Format Surat Pernyataan dalam PMK ini hanya dikhususkan bagi kuasa dari unsur Keluarga yang tidak tercantum dalam satu Kartu Keluarga yang sama dengan pemberi kuasa.
4. Kewajiban Profesional dan Aturan Larangan (Pasal 9)
Ketika menjalankan peran sebagai kuasa, PMK 44/2026 menegaskan beberapa kewajiban moral dan hukum yang mengikat Konsultan Pajak. Anda wajib:
- Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Menjunjungi tinggi integritas, martabat, kehormatan, etika, dan bersikap profesional.
- Menjaga kerahasiaan informasi Wajib Pajak yang dikuasakan.
- Melaksanakan peran sesuai klasifikasi Izin Konsultan Pajak yang dimiliki.
Sebaliknya, Konsultan Pajak dilarang keras menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan. Tindakan menghalangi ini mencakup pemberian petunjuk/keterangan menyesatkan kepada Wajib Pajak, menolak memberikan keterangan atau seluruh buku/catatan saat proses pemeriksaan pajak, serta tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses data elektronik klien. Pelanggaran terhadap poin ini dapat berakibat pada penjatuhan sanksi hukum hingga berakhirnya hak bertindak sebagai kuasa.
5. Ketentuan Transisi bagi Kuasa Non-Konsultan Pajak
PMK ini juga memberikan batasan tegas (masa transisi) bagi pihak di luar Konsultan Pajak resmi. Seseorang yang bukan Konsultan Pajak tetapi memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal perpajakan (minimal D-III dari perguruan tinggi terakreditasi A) hanya masih dapat ditunjuk sebagai kuasa hingga tanggal 31 Desember 2026. Setelah tanggal tersebut, kompetensi kuasa selain unsur keluarga akan diperketat melalui kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Kesimpulan
Pemberlakuan PMK Nomor 44 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum, kesetaraan, serta kemudahan administrasi yang signifikan bagi profesi Konsultan Pajak di Indonesia. Integrasi data satu pintu melalui Coretax memangkas birokrasi penyerahan berkas fisik secara berulang.
Langkah terbaik saat ini adalah memastikan akun Portal Wajib Pajak Anda telah tersinkronisasi dengan baik, memeriksa tab Representative License Anda, dan terus menjaga kepatuhan serta kode etik profesional demi memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak.
