Akhir tahun 2013, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan produk hukum yang dinanti-nantikan para pemerhati dan praktisi perpajakan yaitu terkait dengan batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dinanti-nantikan karena Continue reading Peningkatan Batasan Pengusaha Kecil yang Wajib Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Komite Pengawas Perpajakan, Alternatif Mencari Keadilan Bagi Wajib Pajak
Komite Pengawas Perpajakan adalah komite khusus yang diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 36C. Sebenarnya Komite Pengawas Perpajakan pertama kali dilantik pada Continue reading Komite Pengawas Perpajakan, Alternatif Mencari Keadilan Bagi Wajib Pajak
Yang Terbaru dari DJP : Faktur Pajak Elektronik
11 November 2013 yang baru lalu, Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Continue reading Yang Terbaru dari DJP : Faktur Pajak Elektronik
Perubahan Tata Cara Pelaksanaan e-Filing
Pelaksanaan pelaporan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak melalui e-Filing diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Continue reading Perubahan Tata Cara Pelaksanaan e-Filing
Bayar Pajak Sekarang Bisa Melalui ATM!
Saat dilakukannya sosialisasi PPh Final UMKM yang lalu, Direktorat Jenderal Pajak ada tercetus bahwa untuk PPh Final UMKM akan disediakan suatu prosedur pembayaran yang sangat sederhana melalui Continue reading Bayar Pajak Sekarang Bisa Melalui ATM!
Aspek Pajak Usaha Real Estate dan Usaha Sampingannya
Kemarin, pada tanggal 31 Oktober 2013, saya menghadiri Workshop / Pengembangan Profesional Berkelanjutan yang diadakan oleh IKPI Cabang Semarang di Semarang. Workshop ini bertema Continue reading Aspek Pajak Usaha Real Estate dan Usaha Sampingannya
Formulir Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terhutang
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terhutang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Continue reading Formulir Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terhutang