Konsultasi Perpajakan

Kami dengan senang hati membantu Anda mengatasi permasalahan perpajakan Anda dengan konsultasi yang intensif More »

Tax Review

Kesulitan dalam membuat Surat Pemberitahuan Pajak yang benar ? Hubungi kami, dan akan kami bantu Anda menyusun Surat Pemberitahuan Pajak yang benar. More »

e-Tax

Bayar Pajak secara online. Jangan buang-buang waktu staff Anda yang berharga dengan antrian di Bank Persepsi atau Kantor Pos hanya untuk melakukan pembayaran Pajak. More »

e-Filing

Laporkan Surat Pemberitahuan Pajak Anda Dengan e-Filing dan hindari pemborosan waktu dengan antrian panjang atau transportasi ke Kantor Pelayanan Pajak. Tinggal Klik dan Surat Pemberitahuan Pajak Anda sudah diterima DJP. More »

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Kami memiliki ijin untuk bertindak sebagai Kuasa Anda hingga di Pengadilan Pajak sehingga kepentingan Anda bisa terwakili dan terjaga. More »

 

Eksekusi atas Putusan MA Nomor 70P/HUM/2013 atas Permohonan Uji Materi terhadap PP Nomor 31/2007

tax-law

Putusan MA Nomor 70P/HUM/2013 sudah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Uji Materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.pada tanggal 25 Februari 2014. Untuk mengetahui lebih jelasnya isi

Starter Kit NPWP

tax-talk

Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang secara subyektif maupun obyektif sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi Wajib Pajak adalah sesuai amanah

Formulir Baru SPT Tahunan OP dan Badan

tax-articles

Tanggal 4 Juli 2014 yang lalu, Direktur Jenderal Pajak, Bp. Fuad Rahmany, menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang

Proficiat kepada Pengurus IKPI Periode 2014-2019

tax-news

Pada tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014, telah diselenggarakan Kongres X Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Makassar yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

e-Faktur: deus ex machina

tax-talk

Setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 diterbitkan pada 11 November 2013 yang lalu dan memuat istilah Faktur Pajak Elektronik, hanya ada sejumlah publikasi pers yang menyatakan tentang

Koreksi atas PMK Nomor 21/PMK.011/2014

tax-law

Pada tanggal 30 Januari 2014 yang lalu Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang

Menimbang Capres Dari Visi Pajaknya

tax-talk

Tulisan berikut ini disadur dari tulisan  Henderi Gunadi yang merupakan pemerhati ekonomi perpajakan Indonesia dan mahasiswa MBA di Belanda dan tulisan ini saya peroleh di DetikNews.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.