Konsultasi Perpajakan

Kami dengan senang hati membantu Anda mengatasi permasalahan perpajakan Anda dengan konsultasi yang intensif More »

Tax Review

Kesulitan dalam membuat Surat Pemberitahuan Pajak yang benar ? Hubungi kami, dan akan kami bantu Anda menyusun Surat Pemberitahuan Pajak yang benar. More »

e-Tax

Bayar Pajak secara online. Jangan buang-buang waktu staff Anda yang berharga dengan antrian di Bank Persepsi atau Kantor Pos hanya untuk melakukan pembayaran Pajak. More »

e-Filing

Laporkan Surat Pemberitahuan Pajak Anda Dengan e-Filing dan hindari pemborosan waktu dengan antrian panjang atau transportasi ke Kantor Pelayanan Pajak. Tinggal Klik dan Surat Pemberitahuan Pajak Anda sudah diterima DJP. More »

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Kami memiliki ijin untuk bertindak sebagai Kuasa Anda hingga di Pengadilan Pajak sehingga kepentingan Anda bisa terwakili dan terjaga. More »

 

Soal Pajak Google, Sri Mulyani: Dari Sisi Moralitas Tidak Bisa Diterima

tax-news

Jakarta, Detik Finance – Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google Asia Pacific Pte Ltd yang berdomisili di Singapura boleh saja tidak tersentuh dari sisi hukum. Akan tetapi, penghindaran pajak tidak bisa diterima secara morali. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan

Hal-hal Penting Dalam Memahami Tax Amnesty

tax-law

Periode pertama Tax Amnesty sudah berakhir. Tetapi gaungnya masih terasa karena program ini masih berlangsung hingga 31 Maret 2017. Tetapi masih banyak orang yang ragu dengan program Tax Amnesty ini. Karena itu perlu disampaikan pesan Presiden terkait Tax Amnesty yang

Bagaimana Cara Mengikuti Tax Amnesty ?

tax-talk

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016, secara berturut-turut diterbitkan sejumlah peraturan turunan yang merupakan

Tax Amnesti, Tebusan dan bukanlah Pajak

tax-articles

Pada tanggal 1 Juli 2016 yang lalu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diundangkan sesudah sebelumnya mendapat persetujuan dalam Sidang Paripurna DPR RI.  Seperti yang kita ketahui bahwa

Penetapan PTKP 2016

tax-news

Pada awal April 2016 yang lalu DPR menyetujui usulan pemerintah yang kembali menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari baseline Rp36 juta menjadi

Akhir dari MPN G1

tax-talk

30 Juni 2016 hanya tinggal beberapa hari. Sebentar lagi kita harus mengucapkan selamat tinggal MPN G1 karena harus beralih menggunakan MPN G2. Berikut saya bagikan Infografis MPN G2 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kesulitan Mendapatkan Kode Billing? e-Billing instant saja!

tax-articles

Beberapa kali karena kendala teknis tertentu, saya dan teman-teman mengalami kesulitan memperoleh kode billing untuk membayar pajak. Hadeuh…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.