Bagi sebagian besar Wajib Pajak, menerima “surat cinta” dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupa tagihan denda atau sanksi administrasi sering kali memicu detak jantung yang lebih cepat. Namun, di era transformasi digital saat ini, DJP memberikan angin segar berupa program pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi melalui KEP-239/PJ/2026.
Kebijakan strategis ini mencakup sanksi administrasi untuk Pajak Pusat maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, dengan berlakunya sistem Coretax, aturan mainnya menjadi jauh lebih ketat dan sistematis. Wajib Pajak tidak bisa lagi sekadar “coba-coba” mengajukan permohonan. Mengingat permohonan ini hanya bisa diajukan maksimal 2 kali, satu kesalahan kecil dalam mengisi formulir atau menghitung angka bisa membuat hak diskon sanksi Anda hangus selamanya.
Agar permohonan Anda berjalan mulus dan disetujui oleh sistem Coretax, mari kita bedah panduan praktisnya langkah demi langkah.
Langkah 1: Diagnosis Produk Hukum Anda (Pahami Asal Sanksi)
Tahap awal yang harus Anda lakukan adalah “membedah” produk hukum yang Anda terima. Jangan terburu-buru menghitung diskon sebelum Anda tahu persis dari mana sanksi itu berasal. Lihat pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) Anda, lalu perhatikan rujukan Pasal UU KUP yang tertera:
- Apakah ini sanksi karena Anda terlambat lapor atau melakukan pembetulan SPT kemauan sendiri? (Pasal 7, 8, atau 9 KUP).
- Apakah sanksi ini merupakan hasil dari proses pemeriksaan pajak? (Pasal 13 KUP / SKP).
- Atau, apakah ini sanksi terkait penagihan, denda faktur, atau salah hitung? (Pasal 14 KUP / STP).
Setiap pasal memiliki jalur diskonnya masing-masing di dalam KEP-239/PJ/2026. Mengetahui akar masalahnya adalah fondasi untuk menentukan skema pengurangan yang tepat.
Langkah 2: Perhatikan Tanggal “Cut-Off” Krusial
Setelah tahu pasalnya, lihat tanggal pelaporan SPT Anda atau tanggal penerbitan SKP/STP tersebut. KEP-239/PJ/2026 menggunakan tanggal 8 Oktober 2026 sebagai garis batas (cut-off date). Tindakan atau dokumen yang terbit sebelum tanggal ini akan masuk ke skema perhitungan yang berbeda dengan dokumen yang terbit sejak 8 Oktober 2026. Persentase diskon yang akan Anda dapatkan (mulai dari 25% hingga 100%) sangat bergantung pada kombinasi Pasal di Langkah 1 dan Tanggal di Langkah 2 ini.
Langkah 3: Eksekusi Pembayaran Terlebih Dahulu (Syarat Mutlak)
Inilah paradigma baru di era Coretax. Anda tidak bisa lagi meminta keringanan sanksi sambil menunda pembayaran. Syarat mutlak agar permohonan Anda bisa diproses adalah: Anda wajib membayar lunas seluruh Pokok Pajak ditambah Sanksi yang wajib dibayar (sisa sanksi setelah dipotong diskon KEP-239).
Simpan baik-baik Bukti Penerimaan Negara (BPN) Anda. Bukti ini adalah “tiket emas” Anda. Jika angka yang Anda bayarkan tidak akurat atau meleset dari ketentuan, permohonan Anda akan otomatis tertolak di tahap selanjutnya.
Langkah 4: Siapkan “Amunisi” Dokumen Administratif
Sebelum login ke Coretax, pastikan Anda sudah menyiapkan berkas digital (PDF) berikut di komputer Anda:
- Surat Pernyataan Kekhilafan: Wajib dibubuhi meterai.
- Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Dibubuhi meterai, menyatakan Anda tidak sedang mengajukan Keberatan, Gugatan, Banding, atau Peninjauan Kembali.
- Dokumen Pendukung: Hasil pindai (scan) Produk Hukum (SKP/STP) dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Langkah 3.
Langkah 5: Eksekusi Pengajuan Langsung dari Portal Coretax
Mari kita masuk ke medan eksekusi. Ikuti navigasi Coretax ini dengan saksama dan hati-hati:
- Navigasi Menu Layanan: Di halaman utama Coretax, cari menu Layanan WP, kemudian pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Identitas Pemohon: Khusus untuk WP Badan, sistem akan meminta Anda memilih Nomor Penunjukkan. Bagi WP Orang Pribadi, langkah ini bisa langsung dilewati.
- Kategori Layanan: Pilih opsi AS.26 Keberatan dan Non Keberatan.
- Sub-Layanan: Pilih dengan teliti sub-layanan AS.26-03 LA.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP).
- Konfirmasi Peringatan: Sistem akan memunculkan layar peringatan terkait “LA.26-03 Permohonan Pengurangan…”. Klik tombol Lanjut, lalu pilih Alur Kasus.
- Data Wakil/Kuasa: Isikan kolom Jabatan, Alamat, dan Nomor Telepon dari Wakil atau Kuasa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Keadaan Kahar & Produk Hukum: Pada pilihan Keadaan Kahar (Force Majeure), pastikan Anda memilih Tidak. Selanjutnya, isikan kode transaksi Produk Hukum (SKP/STP) Anda dan lengkapi sisa formulir permohonan.
- Input Angka Sanksi (Sangat Krusial): Pada bagian Jumlah Sanksi Administratif Menurut Wajib Pajak, isikan angka yang tepat sesuai dengan rumus diskon KEP-239/PJ/2026, yang mana angka ini harus persis sama dengan nilai Sanksi yang telah Anda bayarkan di Langkah 3.
- Unggah Dokumen (Upload): Di sinilah pembuktian pelunasan Anda dilakukan. Di Coretax, tidak ada prosedur mengetik nomor NTPN secara manual. Sebagai gantinya, Anda wajib mengunggah file Produk Hukum, Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk pembayaran Pokok dan Sanksi, serta Surat Pernyataan bermeterai. Jika BPN ini tidak valid atau angkanya salah, permohonan Anda akan tertolak.
- Formulasi Alasan Permohonan: Di kolom alasan permohonan, jangan asal isi. Anda wajib membukanya dengan frasa: “Kesalahan yang terjadi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan/kesengajaan…”. Setelah itu, baru tambahkan narasi alasan lainnya yang relevan dan disesuaikan dengan Diktum 1 KEP-239/PJ/2026.
- Finalisasi: Teliti kembali seluruh data, lalu lanjutkan proses hingga permohonan berhasil dikirim (submit) dan selesai.
Kesimpulan
Program KEP-239/PJ/2026 adalah fasilitas luar biasa yang sayang untuk dilewatkan. Namun, batas waktu akhirnya adalah 1 Oktober 2028, dan limit pengajuan maksimal hanya 2 kali. Jangan bertaruh dengan denda Anda. Pelajari produk hukumnya, hitung pelunasannya dengan cermat, dan eksekusi di Coretax dengan ketelitian penuh.
