Pada Part 1, kita telah membongkar bagaimana jargon Cooperative Compliance dan acara seremonial Tax Gathering sering kali berjarak cukup jauh dari realitas meja pengawasan. Melihat kritik tersebut, tidak sedikit netizen atau publik awam yang dengan cepat menyimpulkan: “Berarti konsep kemitraan ini cuma karpet merah yang memanjakan Wajib Pajak Raksasa, sementara Wajib Pajak kelas menengah dan UMKM terus ditekan.”
Namun, dalam lanskap hukum dan ekonomi perpajakan, asumsi tersebut adalah sebuah kekeliruan besar.
Faktanya, bagi korporasi kelas kakap yang dikelola di KPP Wajib Pajak Besar (LBO), tidak ada yang namanya karpet merah. Di balik pintu rapat yang tertutup, fiskus memperlakukan mereka dengan tingkat depresiasi, pengawasan, dan ketegasan yang sama—bahkan jauh lebih intensif.
Lantas, jika sama-sama mengalami tekanan pengawasan yang berat, mengapa Wajib Pajak Besar tidak pernah “teriak” di media sosial dan justru tampak tenang di panggung publik? Mari kita bedah alasannya.
