Bagi seorang pelaku usaha, menembus angka penjualan (omzet) Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun adalah pencapaian luar biasa. Namun di mata hukum perpajakan Indonesia, angka ini adalah garis demarkasi formal. Melewati batasan ini berarti Anda resmi keluar dari zona nyaman…
Penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di media sosial yang menegaskan bahwa PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berlaku selamanya memang bikin kita bisa bernapas lega. Masa bulan madu UMKM ternyata tidak jadi berakhir di tahun 2026! Namun,…
Kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menetapkan bahwa tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% berlaku selamanya bagi wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan tanpa batasan waktu tahunan. Aturan baru ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha lama…
Penjelasan transisi besar dalam administrasi perpajakan Indonesia melalui penerapan Cooperative Compliance di tengah implementasi Sistem Coretax. Paradigma baru ini bertujuan mengubah hubungan antara otoritas pajak dan pembayar pajak dari yang semula penuh ketegangan menjadi kemitraan yang berbasis pada transparansi serta…
Panduan Implementasi SAK Entitas Privat untuk Bisnis Indonesia yang menguraikan transisi besar dalam dunia akuntansi Indonesia melalui pengenalan SAK Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti SAK ETAP.
Pernah dengar selentingan kalau laporan keuangan Perseroan Terbatas (PT) itu wajib diaudit? Bagi sebagian pemilik PT Tertutup alias perusahaan privat atau keluarga, aturan ini sering dianggap angin lalu. “Ah, ngapain diaudit akuntan publik? Kan perusahaan punya sendiri, sahamnya juga gak…
Halo para pelaku usaha, pejuang katering, pemilik toko, sampai teman-teman content creator! Jagat perpajakan Indonesia lagi ramai banget nih mendiskusikan aturan baru: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) yang diundangkan tanggal 22 April 2026. Aturan ini resmi merevisi…
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 telah terbit dan utamanya mengatur tentang PPh atas Peredaran Bruto Tertentu (PPh Final UMKM) tetapi apakah peraturan ini meninggalkan bom waktu penafsiran hukum yang membuka peluang sengketa?
Kupas Tuntas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 secara ringan, ringkas dan singkat.
Sebelum Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 pada 22 April 2026, sebuah diskusi hangat sempat memicu perhatian publik perpajakan nasional. Diskusi ini bermula dari publikasi data dan laporan evaluasi Ditjen Pajak (DJP) yang dirilis oleh kanal…
