Bagi para praktisi perpajakan, pelaku usaha, maupun Wajib Pajak pada umumnya, istilah SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) sudah menjadi “menu wajib” saat DJP menemukan adanya ketidaksesuaian data. Biasanya, SP2DK memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk berdiskusi, memberikan…
Sejak UU Cipta Kerja berlaku, anggapan umum yang beredar di masyarakat adalah “pembagian dividen dalam negeri sudah tidak dipotong PPh lagi”. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya tepat jika formalitas hukumnya diabaikan. Untuk meluruskan simpang siur penafsiran…
Fenomena peningkatan target penerimaan negara kerap kali menciptakan ruang bagi otoritas pajak untuk menerapkan strategi pemungutan yang agresif. Ketika ruang penerimaan dari sektor formal semakin terbatas, pemeriksaan pajak cenderung bergeser dari pengujian substansi ekonomi menjadi perburuan potensi dari kepatuhan formal.…
Siapa yang menyangka kalau urusan pajak yang biasanya identik dengan kertas, angka-angka rumit, dan ruang ber-AC di KPP, sekarang bisa “mampir” lewat obrolan santai di pos ronda? Yup, kalau kamu belum dengar kabar terbarunya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja…
Selamat datang di era Coretax! Buat Anda yang berencana menjadi kuasa hukum/kuasa perpajakan dari jalur Pihak Lain (non-konsultan resmi tapi punya keahlian pajak mumpuni sesuai PMK 44/2026), sistem baru ini punya kabar baik. Sekarang, urusan legalitas lewat Surat Keterangan Terdaftar…
Implementasi sistem Coretax DJP membawa perubahan besar dalam simplifikasi layanan administrasi perpajakan. Salah satu layanan yang kini sepenuhnya diakomodasi secara online adalah permohonan Surat Keterangan (Suket) PPh Final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria PP Nomor 55 Tahun 2022. Namun,…
Pemerintah baru saja merilis capaian indikator perpajakan yang sangat kontras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimuat oleh Harian KONTAN pada Rabu, 15 Juli 2026 di Halaman 2, angka tax buoyancy Indonesia pada Semester I-2026…
Di tengah ketatnya pengawasan dan tekanan target penerimaan neto di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Wajib Pajak (WP) kini dihadapkan pada tantangan besar saat mengajukan restitusi. Berbagai instrumen administrasi kerap digunakan otoritas secara kaku untuk menunda keluarnya dana dari kas…
Isu mengenai penahanan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terus menjadi pembahasan hangat di kalangan pelaku usaha dan praktisi hukum perpajakan. Penurunan tajam realisasi restitusi pada paruh pertama tahun ini memicu spekulasi bahwa otoritas sengaja…
Implementasi sistem digital Coretax tidak hanya mengubah lanskap pelaporan pajak bagi Wajib Pajak, tetapi juga merevolusi tata cara administrasi bagi profesi Konsultan Pajak. Sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan otoritas fiskal, Konsultan Pajak kini wajib memastikan validitas data izin praktik…
