Di tengah implementasi penuh Coretax System saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencoba mendobrak pola lama tersebut dengan memperkenalkan program Cooperative Compliance (Kepatuhan Kooperatif). Sistem baru ini menjanjikan paradigma hubungan yang setara, transparan, dan berbasis pada rasa saling percaya.Apakah sistem…
Buat kamu yang baru bangun bisnis dan mutusin buat bikin PT (Perseroan Terbatas) atau PT Perseorangan (Perseroan Perorangan), ada satu ritual wajib tahunan yang nggak boleh kelewatan. Bukan cuma urusan bayar pajak ke DJP ya, tapi ada juga kewajiban lapor…
Bagi seorang pelaku usaha, menembus angka penjualan (omzet) Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun adalah pencapaian luar biasa. Namun di mata hukum perpajakan Indonesia, angka ini adalah garis demarkasi formal. Melewati batasan ini berarti Anda resmi keluar dari zona nyaman…
PP Nomor 20 Tahun 2026 menyimpan satu aturan yang berpotensi memicu perdebatan hukum berskala besar yaitu mekanisme perhitungan agregat alias penggabungan omzet antara orang pribadi dengan PT Perorangan yang dimilikinya. Aturan penggabungan omzet ini menyimpan cacat materiil karena nekat menabrak…
Pernah dengar selentingan kalau laporan keuangan Perseroan Terbatas (PT) itu wajib diaudit? Bagi sebagian pemilik PT Tertutup alias perusahaan privat atau keluarga, aturan ini sering dianggap angin lalu.Jika Anda cuek dengan urusan audit ini, ada efek domino hukum dan perpajakan…
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) yang diundangkan tanggal 22 April 2026. Aturan ini resmi merevisi aturan lama (PP 55/2022) tentang PPh Final UMKM yang bertarif 0,5%. Siapa yang Diuntungkan (Cuan) & Dirugikan (Buntung) karena PP 20/2026 ini?
DJP memaparkan data Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) periode 2021 hingga 2024 yang menunjukkan fenomena bunching (penumpukan wajib pajak tepat di bawah batas omzet Rp4,8 miliar) serta indikasi maraknya praktik firm splitting (pemecahan entitas usaha) demi terus menikmati tarif…
Dilema Antara Integritas dan Legalitas dimana setelah analisis kritis mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang dirancang sebagai instrumen baru dalam upaya pemberantasan korupsi dimana ada potensi cacat materiil karena regulasi tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1)…
Implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) membawa transformasi fundamental bagi perusahaan, khususnya dalam menyelaraskan pelaporan akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggunaan metode nilai wajar dan estimasi kerugian yang lebih ketat dalam SAK EP juga menuntut ketelitian lebih tinggi…
Kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menetapkan bahwa tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% berlaku selamanya bagi wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan tanpa batasan waktu tahunan. Aturan baru ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha lama…
