Jika instrumen ini begitu berisiko dan mahal bagi Wajib Pajak, mengapa pemerintah dan DPR repot-repot menyelundupkan Pasal 50A ke dalam revisi UU P2SK di tahun 2026? Jawabannya sederhana: dalam setiap kebijakan ekonomi makro, selalu ada pihak yang diuntungkan. Untuk memahami…
Dalam dunia investasi, tidak ada yang benar-benar gratis. Prinsip dasar ekonomi ini juga berlaku mutlak pada “imunitas hukum” yang ditawarkan oleh Pasal 50A UU P2SK melalui instrumen Patriot dan Merah Putih Bond. Banyak Wajib Pajak (WP) kaya berasumsi bahwa menghindari…
Judul berita di berbagai media keuangan belakangan ini mendadak riuh: “Aturan Baru: Investor Patriot & Merah Putih Bond Tak Bisa Dikejar Pajak.” Bagi sebagian pemilik modal besar, klausul Pasal 50A dalam revisi UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2026) ini…
Jika Anda adalah pengurus yayasan yang saat ini merasa aman-aman saja karena memegang “surat sakti” pembebasan PPh dari Juknis BGN, Anda wajib membaca ulasan ini sampai tuntas agar tidak berujung nombok denda pajak di kemudian hari!
Di dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025, terdapat bab perpajakan khusus yang mengklaim bahwa dana insentif harian fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi yayasan berstatus bebas PPh. Pertanyaannya: Apakah niat baik BGN untuk mengamankan anggaran operasional dapur…
Banyak orang mengira Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah proyek sosial murni yang sepi dari urusan komersial. Padahal, jika kita membaca lembar demi lembar regulasi ini, Perpres MBG justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi berputarnya roda ekonomi bernilai ratusan triliun rupiah.…
Pernahkah Anda melihat video singkat di media sosial yang dengan berapi-api bilang: “Mau mutar uang miliaran tanpa dipotong pajak? Bikin Yayasan aja! Bebas pajak, bisa terima dana CSR dan hibah tanpa PPh, plus tanpa PPN!”? Kedengarannya seperti sebuah fiskal wonderland,…
Buat kamu yang punya olshop di marketplace, entah itu jualan baju, jajan kekinian, sampai perintilan hobi, ada info penting banget yang wajib kamu tahu. Menteri Perdagangan kita yang baru, Pak Budi Santoso, baru aja mengetuk palu aturan anyar lewat PERMENDAG…
Pemerintah secara resmi telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis sejak 1 Juni 2026. Regulasi ini menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Ekspor yang bertindak selaku…
Coretax DJP digadang-gadang bakal membawa angin segar lewat konsep keren bernama Cooperative Compliance (kepatuhan kooperatif). Prinsipnya terdengar indah di telinga: transparansi, saling percaya (mutual trust), komunikasi dua arah, dan yang paling penting—mempermudah Wajib Pajak (WP) yang sudah terbukti patuh.Tetapi WP…
