Dilema Antara Integritas dan Legalitas dimana setelah analisis kritis mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang dirancang sebagai instrumen baru dalam upaya pemberantasan korupsi dimana ada potensi cacat materiil karena regulasi tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1)…
Implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) membawa transformasi fundamental bagi perusahaan, khususnya dalam menyelaraskan pelaporan akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggunaan metode nilai wajar dan estimasi kerugian yang lebih ketat dalam SAK EP juga menuntut ketelitian lebih tinggi…
Kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menetapkan bahwa tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% berlaku selamanya bagi wajib pajak orang pribadi dan PT Perorangan tanpa batasan waktu tahunan. Aturan baru ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha lama…
Penjelasan transisi besar dalam administrasi perpajakan Indonesia melalui penerapan Cooperative Compliance di tengah implementasi Sistem Coretax. Paradigma baru ini bertujuan mengubah hubungan antara otoritas pajak dan pembayar pajak dari yang semula penuh ketegangan menjadi kemitraan yang berbasis pada transparansi serta…
Panduan Implementasi SAK Entitas Privat untuk Bisnis Indonesia yang menguraikan transisi besar dalam dunia akuntansi Indonesia melalui pengenalan SAK Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti SAK ETAP.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 telah terbit dan utamanya mengatur tentang PPh atas Peredaran Bruto Tertentu (PPh Final UMKM) tetapi apakah peraturan ini meninggalkan bom waktu penafsiran hukum yang membuka peluang sengketa?
Kupas Tuntas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 secara ringan, ringkas dan singkat.
