Konsultasi Perpajakan

Kami dengan senang hati membantu Anda mengatasi permasalahan perpajakan Anda dengan konsultasi yang intensif More »

Tax Review

Kesulitan dalam membuat Surat Pemberitahuan Pajak yang benar ? Hubungi kami, dan akan kami bantu Anda menyusun Surat Pemberitahuan Pajak yang benar. More »

e-Tax

Bayar Pajak secara online. Jangan buang-buang waktu staff Anda yang berharga dengan antrian di Bank Persepsi atau Kantor Pos hanya untuk melakukan pembayaran Pajak. More »

e-Filing

Laporkan Surat Pemberitahuan Pajak Anda Dengan e-Filing dan hindari pemborosan waktu dengan antrian panjang atau transportasi ke Kantor Pelayanan Pajak. Tinggal Klik dan Surat Pemberitahuan Pajak Anda sudah diterima DJP. More »

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Kami memiliki ijin untuk bertindak sebagai Kuasa Anda hingga di Pengadilan Pajak sehingga kepentingan Anda bisa terwakili dan terjaga. More »

 

Jokowi ke Dirjen Pajak: Jangan Kejar-kejar yang Sudah Berada di Kandang

Finance.detik.com, Jakarta -Tahun ini target penerimaan pajak memang tinggi, mencapai Rp 1.300 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pegawai pajak bekerja keras, namun jangan mengejar-ngejar wajib pajak yang sudah membayar pajak.

Pesan ini disampaikan langsung Jokowi kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dirjen Pajak Sigit Priadi, dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama, antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan beberapa pihak terkait pertukaran data dan informasi, serta kesepakatan dalam bantuan penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi pegawai pajak.

Pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan Ditjen Pajak pada hari ini berasal dari Bank Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Sosial, dan Komisi Pemilihan Umum.

Acara berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

“Saya infokan kita jangan kejar-kejar yang sudah berada di kandang, karena sebetulnya data yang saya terima di Ditjen Pajak. Seharusnya di NPWP kita punya 44 juta, tapi hanya 26 juta. Dari 26 juta yang setor SPT hanya 10 juta,” kata Jokowi.

Istilah kandang yang dimaksud Jokowi adalah wajib pajak yang selama ini membayar pajak dan melaporkan SPT-nya. Jadi, Jokowi ingin Ditjen Pajak mengejar pihak-pihak yang selama ini belum membayar pajak.

“Sebetulnya ada lapangan besar sekali. Bayangkan dari 250 juta, harusnya yang pegang (NPWP) 44 juta, tapi yang setor SPT 10 juta. Yang bayar baru 900.000. Inilah angka yang harus kita sampaikan apa adanya,” kata Jokowi.

Tahun ini, ujar Jokowi, pemerintah mencanangkan tahun pembinaan kepatuhan pajak. Lewat kerjasama ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di berbagai sektor meningkat.

“Tadi yang tanda tangan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kenapa? Karena menyangkut data kepemilikan tanah atau lahan. Jangan-jangan yang punya berhektar-hektar lahan NPWP tidak punya. Ini bener ini. Yang kita inginkan agar semua taat bayar pajak. Agar tahun ini tahun depannya lagi bisa meningkatkan dan akhirnya memberikan kemakmuran pada rakyat kita,” papar Jokowi.

Jokowi juga berpesan, jangan sampai kebijakan pajak justru menjadi bumerang dan membuat investor kabur. Kebijakan pajak harus disinergikan dengan kebijakan investasi yang sedang digalakkan pemerintah.

“Menumbuhkan ekonomi negara kita, bukan memberikan ketakutan pada dunia usaha. Yang ingin kita dorong adalah investasi dan berbondong-bondongnya orang taat bayar pajak. Sebab itu saya pesan ke Pak Dirjen Pajak, hati-hati dalam berikan arahan kepada pajak, sehingga justru menyurutkan orang untuk investasi,” kata Jokowi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.